Latest Article Get our latest posts by subscribing this site

Refleksi Tahun Baru Hijriyah (2-Habis): Peran Aktif PKS dalam Pengesahan UU Keumatan


Jakarta (25/10) – Menurut Ledia yang sempat selama 3 tahun terakhir menjadi Wakil Ketua Komisi VIII DPR, capaian Fraksi PKS merupakan hasil perjuangan selama setahun lalu ini beberapa yang cukup signifikan. Pertama, ujarnya, adalah dua undang-undang yang disahkan terkait soal kehalalan pangan. Diadalamnya ada , Revisi Undang Undang (UU) Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Pengesahan UU Jaminan Produk Halal (JPH). Pengesahan UU ini sangat bermanfaat untuk menjamin hak konsumen memperoleh daging hewan yang sehat terlindungi, dan UU JPH menjamin kehalalan produk pangan yang dikonsumsi umat Islam yang jumlahnya mencapai lebih dari 80% populasi orang Indonesia.
Ledia mengungkapkan, ada sebagian kalangan yang mengatakan bahwa UU JPH ini mempersulit sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk bersaing dan berkembang. “Padahal sebaliknya, UU ini berusaha memacu para pengusaha UMKM untuk meningkatkan kualitas produknya. Kehadiran mereka tetap diprioritaskan dengan bantuan dari APBN atau APBD. Sedangkan dari segi impor, bagi barang yang datang dari luar negeri, sudah ada MoU dengan Indonesia, namun tidak ada label halal-nya, maka harus diperiksa kembali,” jelas mantan Ketua Bidang Perempuan DPP PKS ini.
Tidak hanya hak umat memperoleh produk halal, masih banyak produk legislatif lain yang berhasil disahkan dari hasil kerja keras para kader PKS di parlemen. Seperti telah disahkannya UU Pengelolaan Keuangan Haji dan UU Perlindungan Anak Hasil Revisi.
Itu, ujar Ledia, merupakan hasil perjuangan rekan-rekan di Komisi VIII saja. “Selain saya ada pula Raihan Iskandar (dapil Aceh), Mustafa Kamal (dapil Sumsel), Ade Barkah (dapil Jabar) dan Abdul Azis Suseno (dapil Jawa Timur). Sedangkan di komisi lain juga banyak pencapaiannya. Meskipun saya tidak hafal satu per satu, namun kami selalu jelas memihak kepentingan uamt dan bangsa. Prinsip ini terus kami pegang sehingga selalu bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas,” ungkap anggota perempuan satu-satunya kini di FPKS DPR.

Berkaitan dengan harapan yang ingin dicapai pada tahun selanjutnya, Ledia mengusulkan suatu inovasi berupa pembentukan badan khusus yang dapat mempermudah implementasi kebijakan di seluruh Indonesia. Usulan ini dilatarbelakangi belum adanya sinergisitas antara pusat dengan daerah. Ketika pusat mengesahkan suatu kebijakan, belum tentu diturunkan dalam peraturan yang tepat oleh pemerintah di daerah.

Ia menyontohkan UU Perlindungan Anak yang revisinya telah disahkan pada periode lalu harus diturunkan dalam bentuk perda atau peraturan lain yang lebih teknis di daerah. Hal ini menurutnya penting agar tercapai target perlindungan anak seluruh Indonesia. Sedangkan untuk saat ini belum ada sinergisitas yang diharapkan tersebut. “Saya berharap di tahun mendatang, partai - bisa dalam bentuk kerja sama antara DPP dengan fraksi - membentuk suatu badan khusus yang dapat membantu mengaitkan kebijakan di pusat dengan daerah. Hal ini penting untuk memastikan cita-cita masyarakat adil dan sejahtera benar-benar tercapai,” tutupnya.

Refleksi Tahun Baru Hijriyah (1): Tahun Penuh Tantangan untuk Membela Kepentingan Umat



Jakarta (25/10) – Kalender Islam kembali mengalami pergantian tahun. 1 Muharam 1436 Hijriyah bertepatan dengan Sabtu, 25 Oktober 2014. Umat Islam merayakannya dalam berbagai kegiatan. Salah satunya bermuhasabah atau mengevaluasi diri, tidak hanya evaluasi pencapaian selama setahun yang lalu, tetapi juga menetapkan harapan pada tahun yang baru.

Bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), satu muharam merupakan momen para kader dan simpatisan melakukan refleksi. Tidak hanya evaluasi kekurangan, tantangan dan pencapaian, tetapi juga menetapkan target-target demi peningkatan kualitas pelayanan umat. Terlebih khusus perjuangan para kader PKS di lembaga legislatif.

Selama tahun 1435 Hijriyah Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) menghadapi beragam tantangan dalam usaha memperjuangkan kepentingan umat. Sebagaimana disampaikan oleh Ledia Hanifah Amalia, Jumat (24/10), bahwa selama memasuki akhir masa jabatan 2009-2014, banyak proses perumusan Rancangan Undang Undang (RUU) jalan di tempat karena sulitnya rapat pembahasan mencapai kuorum atau ambang batas jumlah anggota yang hadir untuk sebuah pembahasan.

“Tahun 2013 merupakan masa-masa terakhir anggota dewan menjabat. Pada umumnya anggota sibuk dengan persiapan pemilu. Ini yang menjadi problem karena banyak anggota yang sudah ke daerah, dapil (daerah pemilihan –red) dan sebagainya. Kursi pun banyak yang kosong ketika rapat. Seringkali PKS lagi yang memenuhi. Tapi kan kebutuhannya kuorum untuk menyepakati suatu kebijakan,” jelas Ledia yang kini terpilih kembali dari dapil 1 Jawa Barat (Kota Bandung dan Cimahi).

Ledia mengatakan bahwa di satu sisi kader-kader PKS di DPR selalu berusaha menyelesaikan amanah pembuatan kebijakan untuk kepentingan umat. Di sisi lain, amanah tersebut terhambat lantaran di setiap rapat anggota dewan, seringkali tidak mencapai kuorum. Bagi kader PKS di Senayan, situasi tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi, sekaligus menguji kemampuan lobi.

“Nah, disini (proses lobi) yang dibutuhkan adalah hubungan baik. Dimana kami harus sering dan pandai melakukan lobi untuk mengajak rekan-rekan yang lain hadir rapat meski sebentar. Disinilah yang perlu effort tinggi dalam perjuangan di legislatif,” katanya.

Tidak hanya tantangan dari segi teknis, para kader PKS juga menghadapi tantangan dari segi substansi. Hal ini disebabkan pembuatan kebijakan tidak akan pernah lepas dari akomodasi kepentingan masyarakat. Tantangannya, kepentingan masyarakat Indonesia itu beragam.

“Kesulitan dalam penyusunan kebijakan adalah ketika semua pihak ingin diakomodasi. Sulit bagi kita kalau hanya melihat pertimbangan mayor dan minor. Faktor ini pula yang menjadi tantangan bagi teman-teman di legislatif,” ujar satu-satunya Srikandi PKS di Senayan ini.

Meskipun menghadapi beragam tantangan, Ledia Hanifa menyatakan PKS berhasil mengawal sejumlah kebijakan yang berpihak pada kepentingan umat. Misalnya, soal hak umat Islam memperoleh produk halal.

Fahri Hamzah : KMP Seimbangkan Negara

Bandar Lampung (11/10) - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyebutkan bahwa komposisi negara akan menjadi seimbang manakala ada check and balance yang dilakukan legislatif terhadap kinerja eksekutif. Inilah yang kemudian dilakukan Koalisi Merah Putih (KMP) terhadap kinerja eksekutif yang kedepan akan dikomandani oleh Presiden Joko Widodo.
Menurut Fahri, keinginan KMP bukan politik balas dendam seperti yang selama ini diisukan beberapa kalangan, akan tetapi fungsi KMP di parlemen adalah menyajikan nuansa politik yang dinamis, sehingga ini akan membantu proses berjalannya pembangunan yang dilakukan pemerintah.
“Dengan adanya pimpinan dari oposisi yang menguasai MPR dan DPR, kinerja dan pengawasan terhadap eksekutif dalam hal ini Presiden, menjadi terkontrol dengan baik, sehingga fungsi pengawasan ini benar-benar terasa,” kata Fahri saat menjadi pembicara di acara PR Summit PKS, di Gedung Gubernuran Mahan Agung, Bandar Lampung, Jumat (10/10) malam.
Sementara, menyikapi isu yang beberapa waktu ini terus berkembang seputar keberlanjutan KMP kedepan, Fahri menyatakan bahwa KMP akan terus solid, karena koalisi yang dibangun dengan beberapa partai tersebut merupakan koalisi ideologis atas dasar kesepahaman membangun Indonesia.
“Kita setiap pekan berkumpul, sebelumnya koalisi ini kita sepakati diawal, lalu kita berdiskusi terkait perkembangan peristiwa terkini dan rencana yang akan dilakukan, sangat dinamis, sehingga ini menjadi kunci kesolidan KMP, termasuk saat peristiwa terbaru penentuan pimpinan MPR kemarin,” jelas Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) itu.
Lebih lanjut, dengan adanya fungsi keseimbangan di parlemen terhadap eksekutif, Fahri meminta agar Presiden Jokowi, dan beberapa kalangan, untuk tidak perlu menakuti keberadaan fungsi check and balance yang sempurna dalam demokrasi Indonesia.
“Pak Jokowi fokus saja mengurusi negara dengan ide briliannya, kita akan bantu kok jika apa yang dilakukan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, namun jika ada yang menyimpang, kami juga akan mengoreksi,” pungkasnya.
Sumber: www.pksjateng.or.id

Gelar Public Relation Summit 2014, PKS Teguhkan Eksistensinya

Bandar Lampung (10/10) - Bidang Humas Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar konsolidasi pegiat Humas PKS se-Indonesia. Acara yang bertajuk "PR (Publik Relation) Summit PKS 2014" ini dihadiri oleh para Ketua Bidang (Kabid) Humas Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS dan komunitas relawan Humas PKS se-Indonesia.
Kabid Humas DPP PKS, Mardani Ali Sera dalam sambutannya mengatakan kerja humas tak hanya dilakukan menjelang pemilu saja, akan tetapi yang dilakukan adalah kerja terus menerus, berkesinambungan dan menghasilkan manfaat yang banyak.
"Kerja-kerja kita di partai ini merupakan wahana perjuangan, sehingga kami harapkan ciri-ciri jiddiyah (kesungguhan) tentu harus selalu ada," kata Mardani dalam sambutannya di pembukaan PR Summit PKS 2014 di Gedung Gubernuran Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Jumat (10/10). Menurutnya, jika ini dilakukan maka mudah bagi PKS membuka peta jalan kemenangan.
Dalam kesempatan itu, dia mengucapkan terimakasih atas kehadiran para Kabid Humas DPW dan komunitas relawan PKS se-Indonesia. "Sebagai humas, kita harus menata langkah untuk mendukung terwujudnya negeri yang 'baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur'," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPW PKS Lampung Gufron Azis Fuadi menyampaikan terimakasihnya kepada Gubernur Provinsi Lampung Ridho Ficardo yang telah memberikan penyambutan yang baik dan bersedia meminjamkan gedung gubernuran Provinsi Lampung sebagai tempat pembukaan acara PR Summit PKS 2014.
"Terimakasih Pak gubernur yang menyediakan tempat, meskipun beliau tidak hadir tapi diwakili wakil dari staff ahli bidang pemerintahan, pak Syaiful Anwar," ungkap Ghufron.
"Saya sampaikan maaf dan salam dari Pak Gubernur, sekarang Pak Gubernur sedang di luar kota karena sedang ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan," imbuh Syaiful. Acara pembukaan yang berlangsung selepas sholat Isya ini ditandai dengan pemukulan alat musik jimbe oleh Syaiful Anwar.
Turut hadir dalam pembukaan PR Summit PKS 2014 Wakil Sekjen PKS yang juga Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Anggota DPRRI dari Fraksi PKS Abdul Hakim. Direncanakan Sabtu (11/10) pagi Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan akan menjadi narasumber dalam diskusi peran media sosial bagi pejabat publik.
Iy pak, siap
Pada 11 Okt 2014 12:40, "PKS Bali" <info@pksbali.org> menulis:
▼ Sembunyikan kutipan teks
Gelar Public Relation Summit 2014, PKS Teguhkan Eksistensinya
Staf Ahli Gubernur Lampung, Syaiful Anwar Membuka PKS PR Summit di Lampung
Bandar Lampung (10/10) - Bidang Humas Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar konsolidasi pegiat Humas PKS se-Indonesia. Acara yang bertajuk "PR (Publik Relation) Summit PKS 2014" ini dihadiri oleh para Ketua Bidang (Kabid) Humas Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS dan komunitas relawan Humas PKS se-Indonesia.
Kabid Humas DPP PKS, Mardani Ali Sera dalam sambutannya mengatakan kerja humas tak hanya dilakukan menjelang pemilu saja, akan tetapi yang dilakukan adalah kerja terus menerus, berkesinambungan dan menghasilkan manfaat yang banyak.
"Kerja-kerja kita di partai ini merupakan wahana perjuangan, sehingga kami harapkan ciri-ciri jiddiyah (kesungguhan) tentu harus selalu ada," kata Mardani dalam sambutannya di pembukaan PR Summit PKS 2014 di Gedung Gubernuran Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Jumat (10/10). Menurutnya, jika ini dilakukan maka mudah bagi PKS membuka peta jalan kemenangan.
Dalam kesempatan itu, dia mengucapkan terimakasih atas kehadiran para Kabid Humas DPW dan komunitas relawan PKS se-Indonesia. "Sebagai humas, kita harus menata langkah untuk mendukung terwujudnya negeri yang 'baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur'," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPW PKS Lampung Gufron Azis Fuadi menyampaikan terimakasihnya kepada Gubernur Provinsi Lampung Ridho Ficardo yang telah memberikan penyambutan yang baik dan bersedia meminjamkan gedung gubernuran Provinsi Lampung sebagai tempat pembukaan acara PR Summit PKS 2014.
"Terimakasih Pak gubernur yang menyediakan tempat, meskipun beliau tidak hadir tapi diwakili wakil dari staff ahli bidang pemerintahan, pak Syaiful Anwar," ungkap Ghufron.
"Saya sampaikan maaf dan salam dari Pak Gubernur, sekarang Pak Gubernur sedang di luar kota karena sedang ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan," imbuh Syaiful. Acara pembukaan yang berlangsung selepas sholat Isya ini ditandai dengan pemukulan alat musik jimbe oleh Syaiful Anwar.
Turut hadir dalam pembukaan PR Summit PKS 2014 Wakil Sekjen PKS yang juga Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Anggota DPRRI dari Fraksi PKS Abdul Hakim. Direncanakan Sabtu (11/10) pagi Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan akan menjadi narasumber dalam diskusi peran media sosial bagi pejabat publik. 

Enam Anggota DPRD Asal PKS Dilantik di Bali, Bukti PKS Semakin Dipercaya



Denpasar -  Pengucapan Sumpah dan janji anggota DPRD Kota Denpasar periode 2014-2019 dilaksanaan hari ini, Selasa (19/8/2014) dalam  Rapat Paripurna Istimewa di gedung DPRD Kota Denpasar pukul 10.00 WITA. Sebanyak 45  Wakil rakyat dilantik untuk mengemban amanah warga kota Denpasar, tiga diantaranya adalah dari PKS, yaitu Hilmun Nabi',  Nuh Fattah, dan Umat Dani.
Sementara itu, di Karangasem, Marjuhin, Ketua DPD PKS Karangasem kembali dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Karangasem pada Kamis (15/8/2014). Sedangkan di Jembrana, ada dua kader PKS yang dilantik yaitu Haryono dan Mahmudi Shodikun pada Rabu (13/8/2014). Pada periode sebelumnya jumlah anggota DPRD dari PKS hanya  empat, sekarang bertambah menjadi  enam.
Hilmun Nabi' yang merupakan anggota legislatif  incumbent  mengatakan “Kami berterimakasih atas kepercayaan warga Denpasar yang telah kembali mempercayakan suara rakyat kepada kami.  Hal ini membuat kami semakin yakin bahwa ini adalah bukti kinerja PKS  semakin dipercaya masyarakat di Bali.”
“Dengan segala keterbatasan,  kami mohon doa dan supportnya agar kedepan kami bisa lebih baik, amanah dan bermanfaat bagi masyarakat denpasar. Terima kasih kpd masyarakat yg telah mempercayakan amanahnya kepada PKS” tambah Hilmun yang juga ketua DPD PKS Kota Denpasar saat setelah dilantik . (fat)

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-69


Sidang MK Membuka Peluang Adanya Perhitungan Suara Ulang

Direktur  Sinergi  Masyarakat   untuk Demokrasi  Indonesia  (Sigma),  Said  Salahudin  meyakini bahwa besar kemungkinan MK akan memutusakan adanya perhitungan suara ulang (PSU)  terkait dengan selisih angka.  Bahkan bisa pula MK memerintahkan  pemungutan  ulang terkait dengan kualitas demokrasi.

Hal ini bisa saja dilakukan akibat  MK  menolak mengakui  alat  bukti  yang  diajukan KPU pada gugatan hasil pilpres. Sebab,  MK mengeluarkan perintah kepada  KPU membuka kotak suara Pilpres 2014 dalam persidangan saja, dan tidak sebelum digelar persidangan gugatan pilpres saat ini.

Said  mengatakan,  dalam penetapan  MK  itu  dinyatakan tidak  boleh  membuka kotak suara  tanpa  melibatkan  sanksi.

“Jadi  apa yang telah dilakukan KPU melalui Surat Edaran  No 1446/KPU/VII/2014  tanggal  25 Juli  2014  tentang  perintah membuka  kotak suara jelas bermasalah dan merupakan  pelanggaran hukum," kata  Said dalam siaran pers yang kami terima, Selasa (12/8).

Konsekuensi  dari pembukaan kotak suara tidak  sah  itu menjadikan  alat  bukti KPU tidak sah dan  tidak  bernilai.

"Jadi  bisa saja majelis hakim MK tidak  mengakuinya,"  kata Said.

Jika  itu yang terjadi, atau alat bukti KPU  dinyatakan tidak sah, maka majelis hakim MK bisa saja memutuskan memerintahkan dilakukan penghitungan ulang terkait dengan selisih angka.  Bahkan bisa pula MK memerintahkan  pemungutan  ulang terkait dengan kualitas demokrasi.

Hal sama juga sebelumnya disampaikan anggota tim hukum Prabowo-Hatta, Didi Supriyanto  yang mengatakan bahwa pembukaan kota suara merupakan tindakan melawan hukum. Oleh  sebab itu, MK seyogyanya memutuskan bahwa  alat  bukti yang  diperoleh  dari pembukaan kotak  suara  sepihak  tidak sah.

Didi menilai, surat edaran KPU Pusat tertanggal 25 Juli 2014  kepada semua KPU daerah terkait pembukaan kotak  suara tidak bisa ditolelir. Sebab, hingga saat ini proses  Pilpres 2014 belum tuntas dilaksanakan.

Menurut dia, setelah tahapan penetapan hasil  rekapitu¬lasi  perolehan  suara,  pembukaan kotak  suara  hanya  bisa dilakukan  dalam  sidang sengketa pilpres di MK,  atau  atas seizin hakim MK.  Ia  berpendapat, seluruh kota surat itu berisi  dokumen pemilu  yang tidak dapat dibuka, kecuali ada  perintah  atau seizin  MK. Hal itu berlaku karena seluruh kotak  suara  berisi alat bukti penting dalam persidangan gugatan  Pilpres 2014.

Terkait pembukaan kotak suara , Direktur  Political Communication Institute  (Polcomm) Heri Budianto,  menilai  dia melihat lembaga yang diketuai Husni Kamil Manik itu  seperti kehabisan akal  dalam  mengatasi  opini  yang   berkembang.

"Mestinya KPU menjelaskan secara jelas dan clear soal  kotak suara tersebut," ujar dia.

Menurut  Heri,  publik menangkap  KPU  telah  melakukan kesalahan  dan  melanggar etik. Jika tidak  disikapi  dengan benar,  maka  masyarakat akan menyimpulkan  mereka  berpihak kepada salah satu calon.

"Sebab, calon yang merasa dirugikan adalah kubu  Prabowo-Hatta.  Soal  itu, KPU mestinya membela  diri,"  jelasnya seraya menambahkan seharusnya kotak suara itu dibuka  dengan menghadirkan  saksi  kedua belah pihak dan  pihak  keamanan.

Tujuannya, agar tidak ada praduga dari pasangan calon. "Nah, ketika itu tidak dilakukan, maka secara etis langkah KPU itu keliru," tuturnya.[sp/dm]

PKS Akan Setia dengan Gagasan Koalisi Permanen

Wakil Sekretaris Jendral DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah menyatakan partainya akan setia dengan gagasan koalisi permanen di parlemen. Menurutnya koalisi permanen bisa memberi dampak positif bagi pematangan demokrasi di Indonesia.

"Kami PKS akan tetap berada di koalisi permanen. Koalisi ini penting bagi demokrasi kita," kata Fahri kepada wartawan di Jakarta, Jum'at (8/8)

Koalisi permanen mengharuskan partai-partai bersikap konsisten dengan pilihan politik yang diperjuangkan. Dengan begitu, akan ada corak pembeda yang jelas antara partai-partai yang tergabung dalam koalisi permanen dengan yang bukan. "Konfigurasi kekuatan politik ini harus dijaga," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR ini menyatakan koalisi permanen akan menjadi kekuatan penyeimbang pemerintahan mendatang. Cita-cita ini ibarat kontestasi politik antara partai Republik dan Demokrat di Amerika Serikat. Dimana kedua partai selalu saling kritik. "Supaya ada perimbangan terhadap tesis dan anti tesis. Amerika Serikat itu sampai sekarang masih mempertahankan konservatisme (Republik) dan liberalisme (Demokrat)," katanya.

Fahri percaya partai-partai lain yang telah tergabung dalam koalisi permanen tidak akan berkhianat. Sebab menurutnya partai-partai di koalisi permanen juga memiliki cita-cita untuk memperbaiki wajah demokrasi di Indonesia. "Semua ingin demokrasi lebih sehat lewat konsistensi terhadap ide dan nilai perjuangan," ujarnya.

Sejumlah partai yang menandatangani koalisi permanen adalah PKS, Golkar, Gerindra, PAN, PPP, dan Demokrat.[dm/rol]

Prabowo-Hatta Dapat Suara Nol di 2.152 TPS

Tim Kuasa Hukum Merah Putih mengungkapkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tidak mendapatkan suara di 2.152 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014.

"Yang penting dalam perbaikan permohonan kami ini ada 2.152 TPS pemohon dapatkan angka nol, berdasarkan sistem noken di Papua," kata salah satu kuasa hukum Merah Putih Prabowo-Hatta, Maqdir Ismail  saat membacakan perbaikan permohonan dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta (Jumat, 8/8), seperti diberitakan Rakyat Merdeka Online.

Maqdir juga mengungkapkan bahwa dalam perbaikan permohonannya juga mencantumkan keberatan terhadap pembukaan kotak suara oleh Komisi Pemilihan Umum, setelah proses tahapan Pilpres sudah selesai.

Dia juga menyampaikan pihaknya telah merinci hasil rekapitulasi sesuai dengan perolehan berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi.

"Kami juga memasukan berbagai hal yang belum masuk dalam permohonan sebelumnya," tutur Magdir.

Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pihak terkait lewat kuasa hukumnya, Sirra Prayuna menyebut Prabowo-Hatta sudah tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan permohonan sengketa Pilpres ke MK. 

Namun, menurut kuasa hukum Merah Putih Zainudin, jika pihak terkait mengatakan bahwa pasangan nomor urut 1 tidak mempunyai legal standing, itu berarti proses pilpres menjadi batal dan Jokowi-JK sampai kapan pun tidak akan pernah dilantik menjadi presiden. Karena, tidak mungkin satu pasangan calon maju dan ditetapkan menjadi pasangan calon terpilih.

"Bagi kami senang-senang saja karena dengan itu proses pemilu akan berlangsung kembali," kata Zainudin dalam persidangan.

 
Manage by : Admin PKS Bali Copyright © 2013. Website Resmi PKS Bali - All Rights Reserved
Supported by Tepat Media Proudly powered by Blogger