Latest Article Get our latest posts by subscribing this site

Pemerintah Diharap Kaji Ulang Besaran Biaya Penerbangan Haji

JAKARTA (28/1) - Komisi VIII DPR RI berharap pemerintah dapat mengkaji kembali besaran komponen biaya penerbangan haji. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah dalam rapat kerja gabungan dengan Menteri  Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Perhubungan, Selasa (27/1).
“Selama ini Komponen terbesar BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) adalah untuk pembiayaan pesawat atau penerbangan haji yang termasuk direct cost. Saya berharap agar Bapak Menhub dapat memberi masukan terkait perhitungan biaya penerbangan haji secara lebih cermat untuk komponen-komponen yang paling dominan. Hingga akhirnya kita bersama-sama bisa menurunkan BPIH tahun ini,” papar Ledia.
Ditambahkannya, selain meningkatkan koordinasi antar kementerian terkait, yakni Kementerian Agama dan Kementerian Perhubungan untuk mengkaji kembali besaran komponen biaya penerbangan haji, Komisi VIII juga berharap agar Kementerian Agama dapat meningkatkan negosiasi atau lobi kepada Pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan pelayanan penerbangan haji kepada jemaah haji Indonesia.
Bahkan, Komisi VIII juga berharap agar pemerintah meninjau ulang dan memperbaiki MoU (Memorandum of Understanding) penerbangan haji untuk meningkatkan pelayanan jemaah haji pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2016 mendatang.
Sumber: http://www.dpr.go.id

Fraksi PKS DPR RI Dukung Pemenuhan Hak-Hak Pegawai Merpati

Jakarta (22/1) – Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) VI Fraksi PKS DPR RI, Refrizal, menegaskan bahwa sejak dulu Fraksi PKS DPR RI mendukung pemenuhan hak-hak pegawai Merpati. Demikian disampaikan Refizal ketika menerima audiensi Forum Pegawai Merpati (FPM) di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/1).
“Kami mendukung pemenuhan hak-hak pegawai Merpati. Hal terpenting adalah memastikan hak-hak pegawai dipenuhi secara tuntas,” tegas Refizal.
Pada kesempatan ini, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Chairul Anwar, menyarankan agar FPM beraudiensi dengan seluruh fraksi yang ada di DPR.
“Saya sarankan agar FPM beraudiensi dengan seluruh fraksi yang ada di DPR. Persoalan ketenagakerjaan biasanya membutuhkan waktu yang lama untuk proses penyelesaiannya, untuk itu saya harap teman-teman FPM tetap semangat dalam memperjuangkan proses ini,” kata Chairul.
Heri Wardana selaku Dewan Pakar FPM mengungkapkan bahwa sampai saat ini Kementerian BUMN belum menjalankan butir-butir hasil keputusan pada Panja Merpati bulan Juli 2014 lalu.
“Salah satu keputusan penting yang disimpulkan pada Panja Merpati pada Juli 2014 lalu adalah mengganti Direksi, tapi sampai saat ini keputusan ini sama sekali tidak dijalankan. Bahkan 1.400 pegawai Merpati tetap tidak jelas statusnya, kami sudah 14 bulan tidak menerima gaji,” ungkap Heri
Persoalan Merpati menjadi berlarut-larut karena tidak adanya ketegasan dan keberpihakan dari Pemerintah kepada BUMN penerbangan perintis ini. Terpuruknya kondisi Merpati karena kebijakan yang salah dari Kementerian BUMN, manajemen yang tidak kapabel, dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh direksi.
Sejak bulan Februari 2014 Merpati Nusantara tidak beroperasi, Dengan jumlah pegawai yang mencapai 1.400 orang bila Pemerintah memutuskan untuk menutup Merpati, hak-hak pegawai yang harus dibayarkan per Desember 2014 adalah sebesar Rp1.425,8 miliar dengan rincian sebesar Rp485,5 miliar untuk gaji dan Rp967,3 miliar untuk pesangon.

Profil Anggota Legislatif PKS di Bali #1 : Nuh Fatah, SH

Bernama lengkap Muhamad Nuh Fatah ,  pria yang murah senyum  ini kelahiran Denpasar  44 tahun ini dulunya adalah seorang aktifis kampus di Universitas Gajah Mada. Dia aktif di Badan Perwakilan Mahasiswa sebagai ketua I dan juga aktivis di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) sebagai ketua III  menjadikan pria ini sudah terbiasa di dunia pergerakan kampus. Lulus sebagai sarjana hukum  dari jurusan Hukum dan Tata Negara pada tahun 1995 dan memutuskan kembali pulang ke kampung halaman di Kampung Bugis, Denpasar, Bali pada tahun 2000.
Nuh Fatah Menikah dengan seorang perempuan bernama Arini dan dikarunia empat orang putra.  Di tengah keluarga yang rukun, tenang, dan penuh dengan cinta ia tak mengira dan tak pernah bercita-cita menjadi seorang politikus serta anggota dewan. Pria yang kharismatik ini lebih memilih mengabdi kepada masyarakat semenjak pelang di Bali. Dia meneruskan perjungan Ayah tercinta untuk membantu menyediakan pemakaman muslim di kampung Bugis.
Dengan latar belakang dan kiprahnya di masyarakat, dia sadar akan banyaknya permasalahn yang tak belum bisa terselesaikan. Banyak hak-hak rakyat yang terabaikan terutama di kota denpasar. Jiwa aktifisnya tak pernah pada untuk memperjuangkan masyarakat. Mungkin sudah Tuhan takdirkan, akhirnya dia bertemu dengan PKS dan berjuang bersama melalui panggung demokrasi pemilihan DPRD Kota Denpasar.  Maju sebagai caleg no. urut dari daerah pemilihan  1 Denpasar Selatan, Nuh Fatah percaya diri dengan bekal kepercayaan masyarakat ia bisa lolos. Dan memang, suara rakyat adalah suara Tuhan, Nuh Fatah dimanahkan mandate oleh rakyat menjadi wakilnya di parlemen kota Denpasar.
Ditanya tentang kesan dan pesan saat dilantik dan menjadi anggota DPRD, Nuh Fatah menjelaskan bahwa dirinya memasuki dunia baru yang sebenarnya taka sing dan tak ada bedanya saat dia aktif di dunia pergerakan mahasiswa.
“Karena dulu saya aktivis, jadi tak jauh saat menjadi anggota Dewan, tentang keorganisasian, tampil bicara di depan umum dan memperjuang hak rakyat, hanya bedanya sekarang bisa langsung berhadapan dengan eksekutif sehingga bisa lebih memiliki power untuk menyampaikan aspirasi rakyat disbanding dulu saat mahasiswa.” Cerita Nuh Fatah saat ditanya kesan jadi anggota DPR.
Menjadi anggota DPR bukanlah pekerjaan yang mudah, namun ini adalah amanah yang berat dan akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Sebagai seorang aleg yang duduk di Komisi I dengan bidang Hukum, Pemerintah, dan Perundang-undangan Nuh Fatah berkomitmen untuk memperjuangkan pelayanan public yang professional, cepat, dan memuaskan terutama di Kota Denpasar. Selain itu dia akan terus memperjuangkan apa apa yang menjadi  kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dan system birokrasi yang mudah.
Di sisi lain, pembinaan terhadap pemuda dan anak-anak harus terus diperhatikan dan ditingkatkan. Maka melalui DPR, Nuh Fatah juga akan memperjuangkan bagaimana pemerintah punya regulasi khusus tentang kebutuhan pemuda dan anak-anak.


Tahun Baru 2015 Momentum Bangun Kesalehan Personal dan Sosial


JAKARTA (31/12) - Momentum Tahun Baru 1 Januari 2015 yang jatuh pada hari Kamis hendaknya menjadi semangat baru membangun kesalehan personal dan sosial. Demikian pesan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Surahman Hidayat di Jakarta, Rabu (31/12).

Menurut Surahman, kuatnya sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kekuatan kepribadian individu masyarakatnya, serta sikap kepedulian antar sesama. "Pergantian tahun baru masehi seharusnya menjadi titik tolak kebangkitan dalam membangkitkan rasa kebanggaan, cinta, dan pengorbanan kepada Bangsa Indonesia," kata Anggota Komisi X DPR RI tersebut.

Di akhir tahun 2014 dan menjelang 2015, Bangsa Indonesia mengalami beberapa musibah. Salah satunya musibah Pesawat AirAsia QZ8501. Sudah seharusnya, lanjut Surahman, berbagai musibah itu menjadi catatan penting bagi seluruh warga negara, baik untuk memaknai solidaritas, maupun kepedulian antarsesama.
"Seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah, punya tugas untuk terus menumbuhkan dalam diri masyarakat Indonesia. Seperti rasa nasionalisme yang menghargai dinamika kemajemukan, Bhinneka Tunggal Ika, bela negara, semangat membangun bangsa, menjaga kebersamaan, persatuan, dan keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)," tutup Surahman.

Tingkatkan Kreatifitas Menulis Para Kader, PKS Hadirkan Kompasianer Favorit 2014

Guna meningkatkan kemampuan dan kreatiftas menulis bagi para kader, Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) menghadirkan Kompasianer Terbaik 2014 Cahyadi Takariawan dalam acara sharing session proses kreatif menulis.Acara gratis bagi para kader PKS yang bersiap menginspirasi ini akan berlangsung pada Ahad (28/12) di Markaz Dakwah DPP PKS, Jl TB. Simatupang, Jakarta. "Acara ini sebagai acara rutin humas DPP untuk menghidupkan budaya diskusi kader netizen. Disamping itu, untuk menularkan sikap inspiratif pak Cah," ujar Andri salah seorang panitia,Sabtu (27/12).Dia mengatakan, acara ini cukup disambut antusias oleh para kader PKS yang ingin lebih produktif lagi dalam menulis. "Antusias yang daftar. Bahkan, ada yang dari Palembang dan Bangka mau dateng. Khawatir ruangannya gak muat," jelas Andri. Nama Cahyadi Takariawan sendiri cukup dikenal luas di kalangan para kader PKS melalui berbagai tulisannya di media massa dan berbagai buku yang telah diterbitkannya.(*)

Relawan Perempuan PKS Dampingi Anak-Anak Korban Longsor Banjarnegara

Banjarnegara - Bencana alam tanah longsor Banjarnegara yang terjadi pada Jumat, (12/12) lalu menyisakan kesedihan bagi keluarga korban yang selamat. Korban bencana yang selamat diantaranya adalah anak-anak, mereka mengalami trauma yang sangat mendalam. Relawan Perempuan PKS mengadakan progam recovery untuk anak-anak agar kembali ceria dengan mengadakan kegiatan anak diantaranya, game education, dongeng, permainan tradisional dan modern juga belajar sambil bermain. Lokasi recovery di Desa Ngaliyan Kecamatan Karangkobar kurang lebih 500 m dari lokasi bencana. Diharapkan program ini dapat menghilangkan trauma dan memunculkan semangat untuk belajar kembali.


Longsor Banjarnegara, Relawan Terus Gencarkan Evakuasi


BANJARNEGARA (14/12) - Evakuasi korban bencana tanah longsor Banjarnegara, Jawa Tengah memasuki hari ketiga. Pada Ahad (14/12) Tim Gabungan menemukan 27 mayat yang tertimbun dalam longsor di Dusun Jemblung, Desa Sambang Karangkobar, Banjarnegara.
"Hingga siang ini, mayat yang sudah masuk ke Posko Jenazah PKS ada 27 orang. Terdiri dari 10 jenazah di hari kedua, dan hari ini (Ahad-red) ditemukan lagi 17 jenazah. Adapun perawatan jenazah, relawan mengurus keseluruhan dari identifikasi hingga proses kafan," kata Saras Pramudya, salah satu relawan PKS.
Sementara itu, selain 27 jenazah yang ditemukan Tim Gabungan, relawan juga berhasil mengevakuasi dua unit sepeda motor dari timbunan longsor yang mengubur satu rukun tetangga (RT) di Dusun Jemblung tersebut.
"Mayoritas yang ditemukan saat ini adalah pengendara yang melintas di jalur tersebut. Sedangkan untuk warga setempat masih banyak yang tertimbun di reruntuhan," ujar Saras.
Ditemui terpisah, seorang relawan PKS lain yang bertugas mengevakuasi jenazah, Rifki menyampaikan bahwa selain evakuasi korban, para relawan yang bertugas di lapangan membutuhkan berbagai perlengkapan evakuasi.
"Saat ini yang dibutuhkan adalah masker, sarung tangan, dan konsumsi," ujar Rifki.
Ketua BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Syamsul Maarif menyatakan jumlah korban yang belum ditemukan dan sudah masuk ke data BNPB hingga Ahad (14/12) siang sebanyak 84 orang. Korban yang ditemukan tersebut mayoritas warga setempat.
"Kita akan berkolaborasi terus dengan semua elemen untuk menyelesaikan penanganan bencana ini. Selain itu, upaya mendesak selain evakuasi adalah pemilihan ekonomi. Jalan yang tertimbun longsor segera kita perbaiki, sehingga membuka kembali akses transportasi," kata Syamsul.
Dalam proses evakuasi hari ketiga, turut hadir sejumlah tokoh nasional. Diantaranya Presiden RI Joko Widodo, Anggota DPR RI Fraksi PKS Fikri Faqih, dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko.
Seperti diketahui, Banjarnegara sedang dalam kondisi darurat bencana menyusul terjadinya tanah longsor yang meluluhlantakkan satu RT di dusun tersebut. Proses pencarian terhadap korban bencana masih akan diteruskan Tim Gabungan, yang terdiri dari Basarnas, TNI, POLRI, Lembaga Sosial, masyarakat, dan Relawan PKS, hingga sepekan kedepan.
Sumber: Humas PKS Jawa Tengah

Jangan Ada Lagi Kapal yang Tidak Patroli Karena Tidak Ada Bahan Bakar

Foto: Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto

Jakarta (4/12) - Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto, menyambut baik tekad Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Marsetio yang akan mengerahkan 147 armada kapal perang TNI AL untuk menindak para pelaku illegal fishing. Ia berharap tidak optimalnya kinerja TNI AL dalam menindak pelaku illegal fishing di masa lalu karena ketiadaan bahan bakar tidak terulang kembali di masa mendatang.
“Jangan ada lagi kapal perang yang tidak optimal dalam berpatroli untuk menjaga kedaulatan NKRI di laut karena alasan tidak ada bahan bakar," kata Hermanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/12).
Sebelumnya KSAL menyatakan seluruh kapal perang siap dioperasikan untuk menindak illegal fishing sesuai perintah Presiden. Diakuinya, selama ini ada hambatan untuk tugas tersebut terutama terkait anggaran pemenuhan kebutuhan bahan bakar. Namun, kini ia mengaku hambatan tersebut sudah teratasi. Anggaran untuk hal tersebut sudah masuk dalam APBN 2015.
Badan Pangan Dunia (FAO) mencatat, kerugian Indonesia per tahun akibat illegal fishing Rp30 triliun. Namun angka itu dinilai terlalu kecil oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Menurut hitung-hitungannya, akibat illegal fishing, kerugian Indonesia per tahun bisa mencapai US$ 20 miliar atau Rp240 triliun.
Menurut Hermanto, selama ini negara seolah tidak berdaya menghadapi illegal fishing. “Kita tahu dan mengakui ada illegal fishing. Kita tahu kerugian negara akibat illegal fishing sangat besar. Namun sejauh ini langkah-langkah yang kita lakukan untuk mengatasinya belum berhasil secara signifikan,” kata Hermanto.
Ia mengakui bahwa upaya-upaya untuk mengatasi masalah ini memang telah dilakukan, tapi belum signifikan.
“Kapal asing pelaku illegal fishing yang bebas masuk perairan Indonesia perlu pengawasan dan tindakan tegas. Ada yang berhasil ditangkap. Namun kapal yang tidak berhasil ditangkap jauh lebih banyak. Makanya angka illegal fishing masih tetap tinggi. Kedepan, setelah negara mencukupi kebutuhan bahan bakar untuk kapal patroli maka diharapkan TNI AL bisa bekerja secara optimal dalam membantu menekan angka illegal fishing secara signifikan," pungkas anggota Fraksi PKS dari dapil Sumatera Barat I yang meliputi Kabupaten Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawah Lunto, dan Kota Solok itu.

Hapus PSO KA Jarak Jauh, Pemerintah Tidak Pro Rakyat dan Langgar UU


KABARPKS.COM - Jakarta (4/12) — Komisi V DPR RI mengkritik kebijakan penghapusan Public Service Obligation (PSO) Kereta Api (KA) mulai 1 Januari 2015 mendatang. Kebijakan pemerintah itu dinilai tidak pro rakyat dan bertentangan dengan Undang-Undang (UU) No. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia mengungkapkan hal itu, Kamis (4/12) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, menyusul rencana penghapusan PSO 11 kereta ekonomi jarak jauh di Jawa dan 12 kereta jarak sedang di Jawa dan Sumatera mulai 1 Januari mendatang.
“Seharusnya kebijakan pemerintah lebih pro rakyat, seperti PSO untuk transportasi publik harus ditambah, bukan malah dicabut. Sudah harga BBM naik, PSO dicabut pula. Rakyat berhak mendapatkan transportasi yang murah dan nyaman. Apalagi penetapan PSO sudah diamanatkan dalam UU Perkeretaapian sebagai bentuk kewajiban pemerintah dalam pelayanan publik,” kata Yudi.
Dalam UU No.23/2007 pasal 153 ayat (1) ditegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau, dan itu diwujudkan dalam kewajiban memberikan pelayanan publik (PSO) berupa subsidi.
Tanpa subsidi, tiket kereta rata-rata melonjak di atas Rp100 ribu untuk setiap kali perjalanan. Kereta Kertajaya dari Surabaya ke Tanjung Priok, misalnya, naik dari Rp50 ribu menjadi Rp135 ribu. Kereta Progo dari Lempuyangan, Yogyakarta-Pasar Senen, Jakarta, naik menjadi Rp105 ribu dari sebelumnya Rp50 ribu. Sedangkan kereta Matarmaja dari Rp65 ribu menjadi Rp150 ribu, dan Tawang Jaya, Semarang-Jakarta dari Rp40 ribu menjadi Rp80 ribu
Kenaikan tarif yang melebihi 100% itu dinilai Yudi akan semakin membebani rakyat, terlebih setelah kenaikan BBM pada pertengahan November lalu. Seharusnya PSO dinaikan bukan malah dicabut.
“Alasan pencabutan PSO kereta ekonomi jarak jauh dan sedang karena jumlah penumpangnya menurun, perlu dibuktikan. Karena, faktanya tiket ekonomi untuk jarak jauh dan sedang selalu ludes,” ujar Yudi.
Temuan BPK
Tak hanya pencabutan PSO yang dikritik Yudi, Wakil ketua Komisi V itu juga mengkritisi penghitungan PSO yang tidak didasarkan aturan perundang-undangan. Akibatnya, perhitungan PSO selalu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Seperti pada pada pemeriksaan BPK Semester I 2014. Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR, BPK menemukan kelemahan/penyimpangan dalam pengelolaan dan pelaksanaan PSO KA. Perhitungan PSO KA tahun 2013 sebesar Rp682,76 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.
BPK, kata Yudi, sudah memberikan laporan tentang temuan adanya kelemahan/penyimpangan dalam pengelolaan dan pelaksanaan PSO KA yaitu sebesar Rp682,76 miliar yang tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal itu terjadi karena peraturan-peraturan yang mengatur pelaksanaan PSO tidak memiliki keselarasan. Mentri Perhubungan (Menhub) juga belum mengatur basis biaya yang digunakan dalam penghitungan formula tarif, termasuk didalamnya Infrastructure Maintenance Operation (IMO) dan Track Access Charge (TAC).
“Untuk penetapan PSO ini, kami minta Menhub segera merealisasikan pengenaan TAC pada operator dan belanja IMO prasarana serta merevisi peraturan yang mengatur tentang PSO terutama biaya menjadi objek pemeriksaan PSO. Jangan dibiarkan tanpa aturan yang jelas seperti sekarang agar tidak selalu menjadi temuan BPK,” pungkas anggota Fraksi PKS dari dapil Jabar Barat IV yang meliputi Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi itu.
 
Manage by : Admin PKS Bali Copyright © 2013. Website Resmi PKS Bali - All Rights Reserved
Supported by Tepat Media Proudly powered by Blogger