Latest Article Get our latest posts by subscribing this site

Relawan Perempuan PKS Dampingi Anak-Anak Korban Longsor Banjarnegara

Banjarnegara - Bencana alam tanah longsor Banjarnegara yang terjadi pada Jumat, (12/12) lalu menyisakan kesedihan bagi keluarga korban yang selamat. Korban bencana yang selamat diantaranya adalah anak-anak, mereka mengalami trauma yang sangat mendalam. Relawan Perempuan PKS mengadakan progam recovery untuk anak-anak agar kembali ceria dengan mengadakan kegiatan anak diantaranya, game education, dongeng, permainan tradisional dan modern juga belajar sambil bermain. Lokasi recovery di Desa Ngaliyan Kecamatan Karangkobar kurang lebih 500 m dari lokasi bencana. Diharapkan program ini dapat menghilangkan trauma dan memunculkan semangat untuk belajar kembali.


Longsor Banjarnegara, Relawan Terus Gencarkan Evakuasi


BANJARNEGARA (14/12) - Evakuasi korban bencana tanah longsor Banjarnegara, Jawa Tengah memasuki hari ketiga. Pada Ahad (14/12) Tim Gabungan menemukan 27 mayat yang tertimbun dalam longsor di Dusun Jemblung, Desa Sambang Karangkobar, Banjarnegara.
"Hingga siang ini, mayat yang sudah masuk ke Posko Jenazah PKS ada 27 orang. Terdiri dari 10 jenazah di hari kedua, dan hari ini (Ahad-red) ditemukan lagi 17 jenazah. Adapun perawatan jenazah, relawan mengurus keseluruhan dari identifikasi hingga proses kafan," kata Saras Pramudya, salah satu relawan PKS.
Sementara itu, selain 27 jenazah yang ditemukan Tim Gabungan, relawan juga berhasil mengevakuasi dua unit sepeda motor dari timbunan longsor yang mengubur satu rukun tetangga (RT) di Dusun Jemblung tersebut.
"Mayoritas yang ditemukan saat ini adalah pengendara yang melintas di jalur tersebut. Sedangkan untuk warga setempat masih banyak yang tertimbun di reruntuhan," ujar Saras.
Ditemui terpisah, seorang relawan PKS lain yang bertugas mengevakuasi jenazah, Rifki menyampaikan bahwa selain evakuasi korban, para relawan yang bertugas di lapangan membutuhkan berbagai perlengkapan evakuasi.
"Saat ini yang dibutuhkan adalah masker, sarung tangan, dan konsumsi," ujar Rifki.
Ketua BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Syamsul Maarif menyatakan jumlah korban yang belum ditemukan dan sudah masuk ke data BNPB hingga Ahad (14/12) siang sebanyak 84 orang. Korban yang ditemukan tersebut mayoritas warga setempat.
"Kita akan berkolaborasi terus dengan semua elemen untuk menyelesaikan penanganan bencana ini. Selain itu, upaya mendesak selain evakuasi adalah pemilihan ekonomi. Jalan yang tertimbun longsor segera kita perbaiki, sehingga membuka kembali akses transportasi," kata Syamsul.
Dalam proses evakuasi hari ketiga, turut hadir sejumlah tokoh nasional. Diantaranya Presiden RI Joko Widodo, Anggota DPR RI Fraksi PKS Fikri Faqih, dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko.
Seperti diketahui, Banjarnegara sedang dalam kondisi darurat bencana menyusul terjadinya tanah longsor yang meluluhlantakkan satu RT di dusun tersebut. Proses pencarian terhadap korban bencana masih akan diteruskan Tim Gabungan, yang terdiri dari Basarnas, TNI, POLRI, Lembaga Sosial, masyarakat, dan Relawan PKS, hingga sepekan kedepan.
Sumber: Humas PKS Jawa Tengah

Jangan Ada Lagi Kapal yang Tidak Patroli Karena Tidak Ada Bahan Bakar

Foto: Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto

Jakarta (4/12) - Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto, menyambut baik tekad Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Marsetio yang akan mengerahkan 147 armada kapal perang TNI AL untuk menindak para pelaku illegal fishing. Ia berharap tidak optimalnya kinerja TNI AL dalam menindak pelaku illegal fishing di masa lalu karena ketiadaan bahan bakar tidak terulang kembali di masa mendatang.
“Jangan ada lagi kapal perang yang tidak optimal dalam berpatroli untuk menjaga kedaulatan NKRI di laut karena alasan tidak ada bahan bakar," kata Hermanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/12).
Sebelumnya KSAL menyatakan seluruh kapal perang siap dioperasikan untuk menindak illegal fishing sesuai perintah Presiden. Diakuinya, selama ini ada hambatan untuk tugas tersebut terutama terkait anggaran pemenuhan kebutuhan bahan bakar. Namun, kini ia mengaku hambatan tersebut sudah teratasi. Anggaran untuk hal tersebut sudah masuk dalam APBN 2015.
Badan Pangan Dunia (FAO) mencatat, kerugian Indonesia per tahun akibat illegal fishing Rp30 triliun. Namun angka itu dinilai terlalu kecil oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Menurut hitung-hitungannya, akibat illegal fishing, kerugian Indonesia per tahun bisa mencapai US$ 20 miliar atau Rp240 triliun.
Menurut Hermanto, selama ini negara seolah tidak berdaya menghadapi illegal fishing. “Kita tahu dan mengakui ada illegal fishing. Kita tahu kerugian negara akibat illegal fishing sangat besar. Namun sejauh ini langkah-langkah yang kita lakukan untuk mengatasinya belum berhasil secara signifikan,” kata Hermanto.
Ia mengakui bahwa upaya-upaya untuk mengatasi masalah ini memang telah dilakukan, tapi belum signifikan.
“Kapal asing pelaku illegal fishing yang bebas masuk perairan Indonesia perlu pengawasan dan tindakan tegas. Ada yang berhasil ditangkap. Namun kapal yang tidak berhasil ditangkap jauh lebih banyak. Makanya angka illegal fishing masih tetap tinggi. Kedepan, setelah negara mencukupi kebutuhan bahan bakar untuk kapal patroli maka diharapkan TNI AL bisa bekerja secara optimal dalam membantu menekan angka illegal fishing secara signifikan," pungkas anggota Fraksi PKS dari dapil Sumatera Barat I yang meliputi Kabupaten Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawah Lunto, dan Kota Solok itu.

Hapus PSO KA Jarak Jauh, Pemerintah Tidak Pro Rakyat dan Langgar UU


KABARPKS.COM - Jakarta (4/12) — Komisi V DPR RI mengkritik kebijakan penghapusan Public Service Obligation (PSO) Kereta Api (KA) mulai 1 Januari 2015 mendatang. Kebijakan pemerintah itu dinilai tidak pro rakyat dan bertentangan dengan Undang-Undang (UU) No. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia mengungkapkan hal itu, Kamis (4/12) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, menyusul rencana penghapusan PSO 11 kereta ekonomi jarak jauh di Jawa dan 12 kereta jarak sedang di Jawa dan Sumatera mulai 1 Januari mendatang.
“Seharusnya kebijakan pemerintah lebih pro rakyat, seperti PSO untuk transportasi publik harus ditambah, bukan malah dicabut. Sudah harga BBM naik, PSO dicabut pula. Rakyat berhak mendapatkan transportasi yang murah dan nyaman. Apalagi penetapan PSO sudah diamanatkan dalam UU Perkeretaapian sebagai bentuk kewajiban pemerintah dalam pelayanan publik,” kata Yudi.
Dalam UU No.23/2007 pasal 153 ayat (1) ditegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau, dan itu diwujudkan dalam kewajiban memberikan pelayanan publik (PSO) berupa subsidi.
Tanpa subsidi, tiket kereta rata-rata melonjak di atas Rp100 ribu untuk setiap kali perjalanan. Kereta Kertajaya dari Surabaya ke Tanjung Priok, misalnya, naik dari Rp50 ribu menjadi Rp135 ribu. Kereta Progo dari Lempuyangan, Yogyakarta-Pasar Senen, Jakarta, naik menjadi Rp105 ribu dari sebelumnya Rp50 ribu. Sedangkan kereta Matarmaja dari Rp65 ribu menjadi Rp150 ribu, dan Tawang Jaya, Semarang-Jakarta dari Rp40 ribu menjadi Rp80 ribu
Kenaikan tarif yang melebihi 100% itu dinilai Yudi akan semakin membebani rakyat, terlebih setelah kenaikan BBM pada pertengahan November lalu. Seharusnya PSO dinaikan bukan malah dicabut.
“Alasan pencabutan PSO kereta ekonomi jarak jauh dan sedang karena jumlah penumpangnya menurun, perlu dibuktikan. Karena, faktanya tiket ekonomi untuk jarak jauh dan sedang selalu ludes,” ujar Yudi.
Temuan BPK
Tak hanya pencabutan PSO yang dikritik Yudi, Wakil ketua Komisi V itu juga mengkritisi penghitungan PSO yang tidak didasarkan aturan perundang-undangan. Akibatnya, perhitungan PSO selalu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Seperti pada pada pemeriksaan BPK Semester I 2014. Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR, BPK menemukan kelemahan/penyimpangan dalam pengelolaan dan pelaksanaan PSO KA. Perhitungan PSO KA tahun 2013 sebesar Rp682,76 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.
BPK, kata Yudi, sudah memberikan laporan tentang temuan adanya kelemahan/penyimpangan dalam pengelolaan dan pelaksanaan PSO KA yaitu sebesar Rp682,76 miliar yang tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal itu terjadi karena peraturan-peraturan yang mengatur pelaksanaan PSO tidak memiliki keselarasan. Mentri Perhubungan (Menhub) juga belum mengatur basis biaya yang digunakan dalam penghitungan formula tarif, termasuk didalamnya Infrastructure Maintenance Operation (IMO) dan Track Access Charge (TAC).
“Untuk penetapan PSO ini, kami minta Menhub segera merealisasikan pengenaan TAC pada operator dan belanja IMO prasarana serta merevisi peraturan yang mengatur tentang PSO terutama biaya menjadi objek pemeriksaan PSO. Jangan dibiarkan tanpa aturan yang jelas seperti sekarang agar tidak selalu menjadi temuan BPK,” pungkas anggota Fraksi PKS dari dapil Jabar Barat IV yang meliputi Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi itu.

Demokrasi di Indonesia Jadi Sumber Rujukan

Semarang (31/10) - Selama kurun waktu delapan bulan terakhir, Indonesia dianggap telah sukses menggelar pesta demokrasi dengan sangat meriah, demokratis dan menghasilkan produk demokrasi yang diharapkan menjadi awal dari kematangan demokrasi Indonesia.

Pesta demokrasi Indonesia dimulai dari Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) April lalu, lalu berlanjut di Pemilihan Presiden (Pilpres) di bulan Juli, kemudian pelantikan Presiden disertai transisi demokrasi pada 20 Oktober lalu, semuanya berjalan dengan baik dan menggembirakan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun menyebut bahwa demokrasi di Indonesia menunjukkan kematangan dan kedewasaan. Meski akhir-akhir ini acapkali diperlihatkan peristiwa politik yang mencengangkan, seperti "DPR Tandingan" hingga membanting meja. Namun secara umum, PKS menyebut demokrasi Indonesia kian matang.

“Pelaksanaan demokrasi Indonesia disanjung tinggi negeri lain dan jadi rujukan dan sumber pembelajaran bagi mereka,” kata Abdul Fikri, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, dalam akun Twitter @FikriFaqih, baru – baru ini.

Fikri kemudian menerangkan bahwa Demokrasi dipilih karena disana ada kebersamaan, sehingga hal ini dipastikan sesuai dengan sejarah kemerdekaan Indonesia, yakni berjuang bersama dan gotong royong. “Jadi kita memilih demokrasi sebagai jalan hidup bukan karena alasan akademis, ini memang ruh bangsa kita, demokrasi yang khas ya kebersamaan,” lanjutnya.

Menurut pria yang sudah malang melintang di dunia perpolitikan sejak 1998 ini, format demokrasi di Indonesia akan terus mengalami perkembangan, dikarenakan Indonesia terus belajar, model demokrasi seperti apa yang memang pas untuk dijalankan oleh negeri yang beragam etnis, suku, agama.

“Demokrasi kita tidak tunduk pada teori-teori  yang berkembang, apalagi pada teori yang hanya diambil mentah-mentah dari luar sana,” kata Fikri. Demokrasi di Indonesia, menurut Fikri, sedang tumbuh dan belajar sesuai karakteristik bangsa, bukan untuk tunduk pada teori-teori bangsa lain.

“Kita tentu terus mengevaluasi, apa yang kurang dari demokrasi yang kita yakini sebagai jalan hidup berbangsa. Kita ini merdeka dengan keringat sendiri, bukan dengan pemberian bangsa lain. Apalagi kemerdekaan kita bukan hasil teori/penelitian bangsa lain. Jangan biarkan pengaruh globalisasi mencabut akar dan kultur bangsa kita yang beragam dan majemuk,” jelas kandidat Doktor Universitas Diponegoro itu.

Salah satu contohnya, imbuh Fikri, perubahan UU 5/1974 ke UU 22/1999 lalu menjadi UU 32/2004 merupakan best practice demokrasi dan pemerintahan di tingkat lokal. Dikatakan Fikri, evaluasi memang dilakukan Kemendagri, namun masyarakat dan seluruh elemen bangsa juga wajib mengawasi, memberi masukan.

“Lalu bagaimana dengan UU Pilkada yang ramai itu? Bila di tingkat nasional logika jumlah tetap digunakan maka begitulah praktik damai demokrasi kita, tanpa lupa proses musyawarah mufakat. Bila ada satu pilihan maka tidak usah mengada-ada memunculkan opsi tambahan, karena bisa diambil kata mufakat. Dan kemufakatan kita adalah praktik logika elektoral sebagai solusi. Faham demokrasi kita, memilih dengan suara terbanyak,” pungkasnya. (abr/kabarpks)

Jazuli PKS: Dukung Kabinet Kerja Implementasikan Janji Jokowi-JK

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini, mengapresiasi nama-nama menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK yang diumumkan Minggu 26 Oktober kemarin. Ia pun memaklumi, jika Jokowi telah membuat banyak pihak tidak sabar karena dianggap lamban mengumumkan kabinetnya.

"Harus dipahami memilih atau menentukan kabinet hak prerogatif presiden. Kita harus berpikir positif, karena proses seleksinya panjang," kata Jazuli kepada Liputan6.com, di Jakarta, Senin (27/10/2014).

Jazuli menuturkan, kabinet yang diberi nama Kabinet Kerja itu harus didukung oleh semua pihak. Menurut dia, masyarakat harus memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada menteri di Kabinet Kerja, agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan mengimplementasikan janji-janji Jokowi-JK saat kampanye Pilpres Juli lalu.

"Kita berikan kesempatan terlebih dulu pada kabinet untuk  bekerja. Kita berharap kabinet ini bisa bekerja dengan baik, profesional, dan bisa membuktikan janji-janji presiden dan wapres waktu kampanye," tutur dia.

Anggota Koalisi Merah Putih (KMP) itu juga mengaku sempat terkejut, karena banyak anggota Kabinet Kerja berasal dari partai politik. Namun demikian, ia tetap berharap dan percaya jika semua yang dipilih Presiden Jokowi bisa bekerja dengan profesional.

"Agak terkejut sedikit, ternyata banyak juga menteri dari parpol. Padahal dulu Pak Jokowi pernah bilang tak ada bagi-bagi jatah kekuasaan. Tapi dari manapun asalnya itu menteri, saya tetap berharap profesional melayani rakyat," tandas Jazuli.

Presiden Jokowi mengumumkan susunan kabinetnya di halaman tengah kompleks Istana Kepresidenan. Total jumlah menteri 34 orang, termasuk 4 menteri koordinator (menko). Kabinet Jokowi-JK dinamai Kabinet Kerja. (Mut)
Credit: Sunariyah
Sumber: http://news.liputan6.com

Serah Terima Memori Jabatan, Tifatul Doakan Menkominfo yang Baru

Jakarta (27/10) - Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) RI sore ini menggelar penyerahan memori jabatan dari Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) RI 2009-2014, Tifatul Sembiring ke Menkominfo RI yang baru periode 2014-2019, Rudianto, di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (27/10) sore.
Tifatul Sembiring dalam sambutannya menyampaikan selamat dan harapannya kepada Menkominfo yang baru dalam menjalankan tugasnya.
"Sekarang Indonesia sudah ditetapkan oleh Bank Dunia menjadi negara 10 besar ekonomi kekuatan dunia, semoga bapak menteri yang baru bisa mengemban amanah lebih baik di masa mendatang dengan tantangan yang lain," kata kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 itu.
Sementara itu, Menkominfo yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo pada Senin (27/10) siang tadi, Rudianto mengatakan, dirinya siap bekerja keras dalam menjalankan amanah yang diberikan kepadanya.
"kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas," ujarnya.

sumber : pks.or.id

Refleksi Tahun Baru Hijriyah (2-Habis): Peran Aktif PKS dalam Pengesahan UU Keumatan


Jakarta (25/10) – Menurut Ledia yang sempat selama 3 tahun terakhir menjadi Wakil Ketua Komisi VIII DPR, capaian Fraksi PKS merupakan hasil perjuangan selama setahun lalu ini beberapa yang cukup signifikan. Pertama, ujarnya, adalah dua undang-undang yang disahkan terkait soal kehalalan pangan. Diadalamnya ada , Revisi Undang Undang (UU) Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Pengesahan UU Jaminan Produk Halal (JPH). Pengesahan UU ini sangat bermanfaat untuk menjamin hak konsumen memperoleh daging hewan yang sehat terlindungi, dan UU JPH menjamin kehalalan produk pangan yang dikonsumsi umat Islam yang jumlahnya mencapai lebih dari 80% populasi orang Indonesia.
Ledia mengungkapkan, ada sebagian kalangan yang mengatakan bahwa UU JPH ini mempersulit sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk bersaing dan berkembang. “Padahal sebaliknya, UU ini berusaha memacu para pengusaha UMKM untuk meningkatkan kualitas produknya. Kehadiran mereka tetap diprioritaskan dengan bantuan dari APBN atau APBD. Sedangkan dari segi impor, bagi barang yang datang dari luar negeri, sudah ada MoU dengan Indonesia, namun tidak ada label halal-nya, maka harus diperiksa kembali,” jelas mantan Ketua Bidang Perempuan DPP PKS ini.
Tidak hanya hak umat memperoleh produk halal, masih banyak produk legislatif lain yang berhasil disahkan dari hasil kerja keras para kader PKS di parlemen. Seperti telah disahkannya UU Pengelolaan Keuangan Haji dan UU Perlindungan Anak Hasil Revisi.
Itu, ujar Ledia, merupakan hasil perjuangan rekan-rekan di Komisi VIII saja. “Selain saya ada pula Raihan Iskandar (dapil Aceh), Mustafa Kamal (dapil Sumsel), Ade Barkah (dapil Jabar) dan Abdul Azis Suseno (dapil Jawa Timur). Sedangkan di komisi lain juga banyak pencapaiannya. Meskipun saya tidak hafal satu per satu, namun kami selalu jelas memihak kepentingan uamt dan bangsa. Prinsip ini terus kami pegang sehingga selalu bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas,” ungkap anggota perempuan satu-satunya kini di FPKS DPR.

Berkaitan dengan harapan yang ingin dicapai pada tahun selanjutnya, Ledia mengusulkan suatu inovasi berupa pembentukan badan khusus yang dapat mempermudah implementasi kebijakan di seluruh Indonesia. Usulan ini dilatarbelakangi belum adanya sinergisitas antara pusat dengan daerah. Ketika pusat mengesahkan suatu kebijakan, belum tentu diturunkan dalam peraturan yang tepat oleh pemerintah di daerah.

Ia menyontohkan UU Perlindungan Anak yang revisinya telah disahkan pada periode lalu harus diturunkan dalam bentuk perda atau peraturan lain yang lebih teknis di daerah. Hal ini menurutnya penting agar tercapai target perlindungan anak seluruh Indonesia. Sedangkan untuk saat ini belum ada sinergisitas yang diharapkan tersebut. “Saya berharap di tahun mendatang, partai - bisa dalam bentuk kerja sama antara DPP dengan fraksi - membentuk suatu badan khusus yang dapat membantu mengaitkan kebijakan di pusat dengan daerah. Hal ini penting untuk memastikan cita-cita masyarakat adil dan sejahtera benar-benar tercapai,” tutupnya.

Refleksi Tahun Baru Hijriyah (1): Tahun Penuh Tantangan untuk Membela Kepentingan Umat



Jakarta (25/10) – Kalender Islam kembali mengalami pergantian tahun. 1 Muharam 1436 Hijriyah bertepatan dengan Sabtu, 25 Oktober 2014. Umat Islam merayakannya dalam berbagai kegiatan. Salah satunya bermuhasabah atau mengevaluasi diri, tidak hanya evaluasi pencapaian selama setahun yang lalu, tetapi juga menetapkan harapan pada tahun yang baru.

Bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), satu muharam merupakan momen para kader dan simpatisan melakukan refleksi. Tidak hanya evaluasi kekurangan, tantangan dan pencapaian, tetapi juga menetapkan target-target demi peningkatan kualitas pelayanan umat. Terlebih khusus perjuangan para kader PKS di lembaga legislatif.

Selama tahun 1435 Hijriyah Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) menghadapi beragam tantangan dalam usaha memperjuangkan kepentingan umat. Sebagaimana disampaikan oleh Ledia Hanifah Amalia, Jumat (24/10), bahwa selama memasuki akhir masa jabatan 2009-2014, banyak proses perumusan Rancangan Undang Undang (RUU) jalan di tempat karena sulitnya rapat pembahasan mencapai kuorum atau ambang batas jumlah anggota yang hadir untuk sebuah pembahasan.

“Tahun 2013 merupakan masa-masa terakhir anggota dewan menjabat. Pada umumnya anggota sibuk dengan persiapan pemilu. Ini yang menjadi problem karena banyak anggota yang sudah ke daerah, dapil (daerah pemilihan –red) dan sebagainya. Kursi pun banyak yang kosong ketika rapat. Seringkali PKS lagi yang memenuhi. Tapi kan kebutuhannya kuorum untuk menyepakati suatu kebijakan,” jelas Ledia yang kini terpilih kembali dari dapil 1 Jawa Barat (Kota Bandung dan Cimahi).

Ledia mengatakan bahwa di satu sisi kader-kader PKS di DPR selalu berusaha menyelesaikan amanah pembuatan kebijakan untuk kepentingan umat. Di sisi lain, amanah tersebut terhambat lantaran di setiap rapat anggota dewan, seringkali tidak mencapai kuorum. Bagi kader PKS di Senayan, situasi tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi, sekaligus menguji kemampuan lobi.

“Nah, disini (proses lobi) yang dibutuhkan adalah hubungan baik. Dimana kami harus sering dan pandai melakukan lobi untuk mengajak rekan-rekan yang lain hadir rapat meski sebentar. Disinilah yang perlu effort tinggi dalam perjuangan di legislatif,” katanya.

Tidak hanya tantangan dari segi teknis, para kader PKS juga menghadapi tantangan dari segi substansi. Hal ini disebabkan pembuatan kebijakan tidak akan pernah lepas dari akomodasi kepentingan masyarakat. Tantangannya, kepentingan masyarakat Indonesia itu beragam.

“Kesulitan dalam penyusunan kebijakan adalah ketika semua pihak ingin diakomodasi. Sulit bagi kita kalau hanya melihat pertimbangan mayor dan minor. Faktor ini pula yang menjadi tantangan bagi teman-teman di legislatif,” ujar satu-satunya Srikandi PKS di Senayan ini.

Meskipun menghadapi beragam tantangan, Ledia Hanifa menyatakan PKS berhasil mengawal sejumlah kebijakan yang berpihak pada kepentingan umat. Misalnya, soal hak umat Islam memperoleh produk halal.
 
Manage by : Admin PKS Bali Copyright © 2013. Website Resmi PKS Bali - All Rights Reserved
Supported by Tepat Media Proudly powered by Blogger