Latest Article Get our latest posts by subscribing this site

Enam Anggota DPRD Asal PKS Dilantik di Bali, Bukti PKS Semakin Dipercaya



Denpasar -  Pengucapan Sumpah dan janji anggota DPRD Kota Denpasar periode 2014-2019 dilaksanaan hari ini, Selasa (19/8/2014) dalam  Rapat Paripurna Istimewa di gedung DPRD Kota Denpasar pukul 10.00 WITA. Sebanyak 45  Wakil rakyat dilantik untuk mengemban amanah warga kota Denpasar, tiga diantaranya adalah dari PKS, yaitu Hilmun Nabi',  Nuh Fattah, dan Umat Dani.
Sementara itu, di Karangasem, Marjuhin, Ketua DPD PKS Karangasem kembali dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Karangasem pada Kamis (15/8/2014). Sedangkan di Jembrana, ada dua kader PKS yang dilantik yaitu Haryono dan Mahmudi Shodikun pada Rabu (13/8/2014). Pada periode sebelumnya jumlah anggota DPRD dari PKS hanya  empat, sekarang bertambah menjadi  enam.
Hilmun Nabi' yang merupakan anggota legislatif  incumbent  mengatakan “Kami berterimakasih atas kepercayaan warga Denpasar yang telah kembali mempercayakan suara rakyat kepada kami.  Hal ini membuat kami semakin yakin bahwa ini adalah bukti kinerja PKS  semakin dipercaya masyarakat di Bali.”
“Dengan segala keterbatasan,  kami mohon doa dan supportnya agar kedepan kami bisa lebih baik, amanah dan bermanfaat bagi masyarakat denpasar. Terima kasih kpd masyarakat yg telah mempercayakan amanahnya kepada PKS” tambah Hilmun yang juga ketua DPD PKS Kota Denpasar saat setelah dilantik . (fat)

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-69


Sidang MK Membuka Peluang Adanya Perhitungan Suara Ulang

Direktur  Sinergi  Masyarakat   untuk Demokrasi  Indonesia  (Sigma),  Said  Salahudin  meyakini bahwa besar kemungkinan MK akan memutusakan adanya perhitungan suara ulang (PSU)  terkait dengan selisih angka.  Bahkan bisa pula MK memerintahkan  pemungutan  ulang terkait dengan kualitas demokrasi.

Hal ini bisa saja dilakukan akibat  MK  menolak mengakui  alat  bukti  yang  diajukan KPU pada gugatan hasil pilpres. Sebab,  MK mengeluarkan perintah kepada  KPU membuka kotak suara Pilpres 2014 dalam persidangan saja, dan tidak sebelum digelar persidangan gugatan pilpres saat ini.

Said  mengatakan,  dalam penetapan  MK  itu  dinyatakan tidak  boleh  membuka kotak suara  tanpa  melibatkan  sanksi.

“Jadi  apa yang telah dilakukan KPU melalui Surat Edaran  No 1446/KPU/VII/2014  tanggal  25 Juli  2014  tentang  perintah membuka  kotak suara jelas bermasalah dan merupakan  pelanggaran hukum," kata  Said dalam siaran pers yang kami terima, Selasa (12/8).

Konsekuensi  dari pembukaan kotak suara tidak  sah  itu menjadikan  alat  bukti KPU tidak sah dan  tidak  bernilai.

"Jadi  bisa saja majelis hakim MK tidak  mengakuinya,"  kata Said.

Jika  itu yang terjadi, atau alat bukti KPU  dinyatakan tidak sah, maka majelis hakim MK bisa saja memutuskan memerintahkan dilakukan penghitungan ulang terkait dengan selisih angka.  Bahkan bisa pula MK memerintahkan  pemungutan  ulang terkait dengan kualitas demokrasi.

Hal sama juga sebelumnya disampaikan anggota tim hukum Prabowo-Hatta, Didi Supriyanto  yang mengatakan bahwa pembukaan kota suara merupakan tindakan melawan hukum. Oleh  sebab itu, MK seyogyanya memutuskan bahwa  alat  bukti yang  diperoleh  dari pembukaan kotak  suara  sepihak  tidak sah.

Didi menilai, surat edaran KPU Pusat tertanggal 25 Juli 2014  kepada semua KPU daerah terkait pembukaan kotak  suara tidak bisa ditolelir. Sebab, hingga saat ini proses  Pilpres 2014 belum tuntas dilaksanakan.

Menurut dia, setelah tahapan penetapan hasil  rekapitu¬lasi  perolehan  suara,  pembukaan kotak  suara  hanya  bisa dilakukan  dalam  sidang sengketa pilpres di MK,  atau  atas seizin hakim MK.  Ia  berpendapat, seluruh kota surat itu berisi  dokumen pemilu  yang tidak dapat dibuka, kecuali ada  perintah  atau seizin  MK. Hal itu berlaku karena seluruh kotak  suara  berisi alat bukti penting dalam persidangan gugatan  Pilpres 2014.

Terkait pembukaan kotak suara , Direktur  Political Communication Institute  (Polcomm) Heri Budianto,  menilai  dia melihat lembaga yang diketuai Husni Kamil Manik itu  seperti kehabisan akal  dalam  mengatasi  opini  yang   berkembang.

"Mestinya KPU menjelaskan secara jelas dan clear soal  kotak suara tersebut," ujar dia.

Menurut  Heri,  publik menangkap  KPU  telah  melakukan kesalahan  dan  melanggar etik. Jika tidak  disikapi  dengan benar,  maka  masyarakat akan menyimpulkan  mereka  berpihak kepada salah satu calon.

"Sebab, calon yang merasa dirugikan adalah kubu  Prabowo-Hatta.  Soal  itu, KPU mestinya membela  diri,"  jelasnya seraya menambahkan seharusnya kotak suara itu dibuka  dengan menghadirkan  saksi  kedua belah pihak dan  pihak  keamanan.

Tujuannya, agar tidak ada praduga dari pasangan calon. "Nah, ketika itu tidak dilakukan, maka secara etis langkah KPU itu keliru," tuturnya.[sp/dm]

PKS Akan Setia dengan Gagasan Koalisi Permanen

Wakil Sekretaris Jendral DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah menyatakan partainya akan setia dengan gagasan koalisi permanen di parlemen. Menurutnya koalisi permanen bisa memberi dampak positif bagi pematangan demokrasi di Indonesia.

"Kami PKS akan tetap berada di koalisi permanen. Koalisi ini penting bagi demokrasi kita," kata Fahri kepada wartawan di Jakarta, Jum'at (8/8)

Koalisi permanen mengharuskan partai-partai bersikap konsisten dengan pilihan politik yang diperjuangkan. Dengan begitu, akan ada corak pembeda yang jelas antara partai-partai yang tergabung dalam koalisi permanen dengan yang bukan. "Konfigurasi kekuatan politik ini harus dijaga," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR ini menyatakan koalisi permanen akan menjadi kekuatan penyeimbang pemerintahan mendatang. Cita-cita ini ibarat kontestasi politik antara partai Republik dan Demokrat di Amerika Serikat. Dimana kedua partai selalu saling kritik. "Supaya ada perimbangan terhadap tesis dan anti tesis. Amerika Serikat itu sampai sekarang masih mempertahankan konservatisme (Republik) dan liberalisme (Demokrat)," katanya.

Fahri percaya partai-partai lain yang telah tergabung dalam koalisi permanen tidak akan berkhianat. Sebab menurutnya partai-partai di koalisi permanen juga memiliki cita-cita untuk memperbaiki wajah demokrasi di Indonesia. "Semua ingin demokrasi lebih sehat lewat konsistensi terhadap ide dan nilai perjuangan," ujarnya.

Sejumlah partai yang menandatangani koalisi permanen adalah PKS, Golkar, Gerindra, PAN, PPP, dan Demokrat.[dm/rol]

Prabowo-Hatta Dapat Suara Nol di 2.152 TPS

Tim Kuasa Hukum Merah Putih mengungkapkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tidak mendapatkan suara di 2.152 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014.

"Yang penting dalam perbaikan permohonan kami ini ada 2.152 TPS pemohon dapatkan angka nol, berdasarkan sistem noken di Papua," kata salah satu kuasa hukum Merah Putih Prabowo-Hatta, Maqdir Ismail  saat membacakan perbaikan permohonan dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta (Jumat, 8/8), seperti diberitakan Rakyat Merdeka Online.

Maqdir juga mengungkapkan bahwa dalam perbaikan permohonannya juga mencantumkan keberatan terhadap pembukaan kotak suara oleh Komisi Pemilihan Umum, setelah proses tahapan Pilpres sudah selesai.

Dia juga menyampaikan pihaknya telah merinci hasil rekapitulasi sesuai dengan perolehan berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi.

"Kami juga memasukan berbagai hal yang belum masuk dalam permohonan sebelumnya," tutur Magdir.

Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pihak terkait lewat kuasa hukumnya, Sirra Prayuna menyebut Prabowo-Hatta sudah tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan permohonan sengketa Pilpres ke MK. 

Namun, menurut kuasa hukum Merah Putih Zainudin, jika pihak terkait mengatakan bahwa pasangan nomor urut 1 tidak mempunyai legal standing, itu berarti proses pilpres menjadi batal dan Jokowi-JK sampai kapan pun tidak akan pernah dilantik menjadi presiden. Karena, tidak mungkin satu pasangan calon maju dan ditetapkan menjadi pasangan calon terpilih.

"Bagi kami senang-senang saja karena dengan itu proses pemilu akan berlangsung kembali," kata Zainudin dalam persidangan.

PKS Siapkan Tiga Kader Jadi Pimpinan DPR

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap mewakafkan sejumlah kader terbaiknya untuk mengisi posisi pimpinan DPR periode 2014-2019. Kader-kader yang diusulkan PKS adalah mereka yang di internal partai dinilai memenuhi kriteria kapasitas dan kualitas.

"Ada Pak Hidayat Nur Wahid, Sohibul Iman, dan Almuzammil Yusuf," kata Juru Bicara DPP PKS, Mardani Ali Sera saat dihubungi Republika, Rabu (6/8).

Anggota Fraksi PKS ini menyatakan partainya tidak mempersoalkan keinginan Golkar menempati posisi ketua DPR. Menurut Mardani tidak menjadi soal bagi PKS ada di posisi ketua atau wakil ketua DPR. Yang terpenting proses penetapan pimpinan DPR dilakukan melalui jalan musyawarah.

Jalan meraih posisi pimpinan DPR akan dilakukan lewat penggalangan kekuatan koalisi permanen Merah Putih di parlemen. Mardani menyatakan sampai saat ini partai-partai yang tergabung dalam koalisi permanen berada dalam posisi solid.

Mardani berharap kehadiran koalisi permanen di posisi pimpinan DPR bisa memudahkan masyarakat dalam menilai jenis kelamin politik partai. Dia menyatakan koalisi permanen akan bersama-sama mewujudkan cita-cita baik di parlemen, pemerintahan, dan kepala daerah.

Partai-partai yang tergabung dalam koalisi permanen Merah Putih di antaranya: Gerindra, Golkar, PKS, PPP, PAN, dan PBB (bukan partai parlemen). Sementara Demokrat meski tidak terang-terangan menyatakan bergabung dalam Koalisi Merah Putih, namun secara tersirat mendukung Prabowo-Hatta dalam pilpres.

Sumber: http://www.republika.co.id

Akhirnya KPU Akui Pembukaan Kotak Suara Tidak Melibatkan Saksi Pasangan

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengakui pembukaan kotak suara tak melibatkan saksi dari dua pasangan capres cawapres. Ferry beralasan KPU sudah dapat ijin dari Mahkamah Konstitusi (MK).

"KPU sudah mengajukan permohonan ke MK,dan MK sudah mengijinkan," kata Ferry di Kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu sebagaimana dilansir Aktualdotco.

Menurutnya, pembukaan kotak suara yang diinstruksikan KPU Pusat ke KPU tingkat propinsi dan kabupaten/kota merupakan langkah untuk mempersiapkan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan presiden 2014. Yang mana permohonan ini ditayangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu.

"Soal itu saya pikir tidak ada yang menyalahi undang-undang, pasal mana kan tidak ada," jelas Ferry.

Ditambahkan, pembukaan kotak suara oleh KPU secara khusus untuk mengambil dan menggandakan formulir model A5 PPWP dan formulir model C7 PPWP. Proses pembukaannya ditekankan juga sudah transparan.

"Dua hal yang kita lakukan melihat A5 dan C7, pembukaan kotak suara itu sangat terbuka, dari instansi terkait maupun kepolisian," ucap dia.

"Saya pikir tidak semua, yang kita buka terkait gugatannya saja. Ada berita acaranya, pasti ada berita acara, meski tidak ada saksi," sambungnya.

(sumber foto: JIBI Photo)

Prabowo Siap Hadirkan Puluhan Ribu Saksi ke MK

JAKARTA -- Calon presiden Prabowo Subianto mengatakan pihaknya siap mendatangkan puluhan ribu dalam sidang permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden (Sengketa Pilpres) 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau ada waktu, kami bisa hadirkan puluhan ribu saksi. Puluhan ribu!" kata Prabowo saat sidang sengketa Pilpres di MK Jakarta, Rabu (6/8).

Prabowo mengungkapkan bahwa saksi-saksi yang akan diajukan akan diberikan instruksi agar membuat testimoni secara tertulis, bahkan juga direkam secara audio visual untuk membuktikan kecurangkan dalam Pilpres.

Prabowo yang maju jadi calon presiden dengan Hatta Rajasa ini merasa sangat tersakiti karena adanya praktek penyimpangan dan ketidakjujuran dan ketidakadilan yang telah diperlihatkan oleh penyelenggara Pemilu. "Kami hormati semua keputusan jika dilakukan secara jujur dan adil," kata Prabowo.

Menanggapi hal ini Anggota Majelis Hakim Arief Hidayat menyatakan tidak perlu mendatangkan saksi yang banyak, tetapi lebih menghadirkan saksi yang berkualitas.

Sumber: republika.co.id

Tuntut Keadilan, Penyandang Disabilitas Demo ke MK

Hari ini, Rabu (6/8/2014) Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana gugatan hasil pemilihan presiden yang diajukan oleh kubu pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta.

Sidang perdana ini dihadiri oleh para simpatisan Prabowo-Hatta dengan mendatangi gedung MK. Tampak dari massa yang hadir seorang penyandang disabilitas.

"Penyandang disabilitas ikut serta menuntut keadilan di MK," tulis akun Twitter @PKSJakarta yang melaporkan secara live dari lokasi demo.

Setelah dari MK, lanjut @PKSJakarta rencananya Massa akan ke Gedung DPR dan beberapa akan menemui pimpinan DPR RI.

Sementara itu para personel kepolisian menjaga ketat gedung MK guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.[dm/pasberita.com]

 
Manage by : Admin PKS Bali Copyright © 2013. Website Resmi PKS Bali - All Rights Reserved
Supported by Tepat Media Proudly powered by Blogger