Latest Article Get our latest posts by subscribing this site

Demokrasi di Indonesia Jadi Sumber Rujukan

Semarang (31/10) - Selama kurun waktu delapan bulan terakhir, Indonesia dianggap telah sukses menggelar pesta demokrasi dengan sangat meriah, demokratis dan menghasilkan produk demokrasi yang diharapkan menjadi awal dari kematangan demokrasi Indonesia.

Pesta demokrasi Indonesia dimulai dari Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) April lalu, lalu berlanjut di Pemilihan Presiden (Pilpres) di bulan Juli, kemudian pelantikan Presiden disertai transisi demokrasi pada 20 Oktober lalu, semuanya berjalan dengan baik dan menggembirakan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun menyebut bahwa demokrasi di Indonesia menunjukkan kematangan dan kedewasaan. Meski akhir-akhir ini acapkali diperlihatkan peristiwa politik yang mencengangkan, seperti "DPR Tandingan" hingga membanting meja. Namun secara umum, PKS menyebut demokrasi Indonesia kian matang.

“Pelaksanaan demokrasi Indonesia disanjung tinggi negeri lain dan jadi rujukan dan sumber pembelajaran bagi mereka,” kata Abdul Fikri, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, dalam akun Twitter @FikriFaqih, baru – baru ini.

Fikri kemudian menerangkan bahwa Demokrasi dipilih karena disana ada kebersamaan, sehingga hal ini dipastikan sesuai dengan sejarah kemerdekaan Indonesia, yakni berjuang bersama dan gotong royong. “Jadi kita memilih demokrasi sebagai jalan hidup bukan karena alasan akademis, ini memang ruh bangsa kita, demokrasi yang khas ya kebersamaan,” lanjutnya.

Menurut pria yang sudah malang melintang di dunia perpolitikan sejak 1998 ini, format demokrasi di Indonesia akan terus mengalami perkembangan, dikarenakan Indonesia terus belajar, model demokrasi seperti apa yang memang pas untuk dijalankan oleh negeri yang beragam etnis, suku, agama.

“Demokrasi kita tidak tunduk pada teori-teori  yang berkembang, apalagi pada teori yang hanya diambil mentah-mentah dari luar sana,” kata Fikri. Demokrasi di Indonesia, menurut Fikri, sedang tumbuh dan belajar sesuai karakteristik bangsa, bukan untuk tunduk pada teori-teori bangsa lain.

“Kita tentu terus mengevaluasi, apa yang kurang dari demokrasi yang kita yakini sebagai jalan hidup berbangsa. Kita ini merdeka dengan keringat sendiri, bukan dengan pemberian bangsa lain. Apalagi kemerdekaan kita bukan hasil teori/penelitian bangsa lain. Jangan biarkan pengaruh globalisasi mencabut akar dan kultur bangsa kita yang beragam dan majemuk,” jelas kandidat Doktor Universitas Diponegoro itu.

Salah satu contohnya, imbuh Fikri, perubahan UU 5/1974 ke UU 22/1999 lalu menjadi UU 32/2004 merupakan best practice demokrasi dan pemerintahan di tingkat lokal. Dikatakan Fikri, evaluasi memang dilakukan Kemendagri, namun masyarakat dan seluruh elemen bangsa juga wajib mengawasi, memberi masukan.

“Lalu bagaimana dengan UU Pilkada yang ramai itu? Bila di tingkat nasional logika jumlah tetap digunakan maka begitulah praktik damai demokrasi kita, tanpa lupa proses musyawarah mufakat. Bila ada satu pilihan maka tidak usah mengada-ada memunculkan opsi tambahan, karena bisa diambil kata mufakat. Dan kemufakatan kita adalah praktik logika elektoral sebagai solusi. Faham demokrasi kita, memilih dengan suara terbanyak,” pungkasnya. (abr/kabarpks)

Jazuli PKS: Dukung Kabinet Kerja Implementasikan Janji Jokowi-JK

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini, mengapresiasi nama-nama menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK yang diumumkan Minggu 26 Oktober kemarin. Ia pun memaklumi, jika Jokowi telah membuat banyak pihak tidak sabar karena dianggap lamban mengumumkan kabinetnya.

"Harus dipahami memilih atau menentukan kabinet hak prerogatif presiden. Kita harus berpikir positif, karena proses seleksinya panjang," kata Jazuli kepada Liputan6.com, di Jakarta, Senin (27/10/2014).

Jazuli menuturkan, kabinet yang diberi nama Kabinet Kerja itu harus didukung oleh semua pihak. Menurut dia, masyarakat harus memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada menteri di Kabinet Kerja, agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan mengimplementasikan janji-janji Jokowi-JK saat kampanye Pilpres Juli lalu.

"Kita berikan kesempatan terlebih dulu pada kabinet untuk  bekerja. Kita berharap kabinet ini bisa bekerja dengan baik, profesional, dan bisa membuktikan janji-janji presiden dan wapres waktu kampanye," tutur dia.

Anggota Koalisi Merah Putih (KMP) itu juga mengaku sempat terkejut, karena banyak anggota Kabinet Kerja berasal dari partai politik. Namun demikian, ia tetap berharap dan percaya jika semua yang dipilih Presiden Jokowi bisa bekerja dengan profesional.

"Agak terkejut sedikit, ternyata banyak juga menteri dari parpol. Padahal dulu Pak Jokowi pernah bilang tak ada bagi-bagi jatah kekuasaan. Tapi dari manapun asalnya itu menteri, saya tetap berharap profesional melayani rakyat," tandas Jazuli.

Presiden Jokowi mengumumkan susunan kabinetnya di halaman tengah kompleks Istana Kepresidenan. Total jumlah menteri 34 orang, termasuk 4 menteri koordinator (menko). Kabinet Jokowi-JK dinamai Kabinet Kerja. (Mut)
Credit: Sunariyah
Sumber: http://news.liputan6.com

Serah Terima Memori Jabatan, Tifatul Doakan Menkominfo yang Baru

Jakarta (27/10) - Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) RI sore ini menggelar penyerahan memori jabatan dari Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) RI 2009-2014, Tifatul Sembiring ke Menkominfo RI yang baru periode 2014-2019, Rudianto, di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (27/10) sore.
Tifatul Sembiring dalam sambutannya menyampaikan selamat dan harapannya kepada Menkominfo yang baru dalam menjalankan tugasnya.
"Sekarang Indonesia sudah ditetapkan oleh Bank Dunia menjadi negara 10 besar ekonomi kekuatan dunia, semoga bapak menteri yang baru bisa mengemban amanah lebih baik di masa mendatang dengan tantangan yang lain," kata kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 itu.
Sementara itu, Menkominfo yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo pada Senin (27/10) siang tadi, Rudianto mengatakan, dirinya siap bekerja keras dalam menjalankan amanah yang diberikan kepadanya.
"kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas," ujarnya.

sumber : pks.or.id

Refleksi Tahun Baru Hijriyah (2-Habis): Peran Aktif PKS dalam Pengesahan UU Keumatan


Jakarta (25/10) – Menurut Ledia yang sempat selama 3 tahun terakhir menjadi Wakil Ketua Komisi VIII DPR, capaian Fraksi PKS merupakan hasil perjuangan selama setahun lalu ini beberapa yang cukup signifikan. Pertama, ujarnya, adalah dua undang-undang yang disahkan terkait soal kehalalan pangan. Diadalamnya ada , Revisi Undang Undang (UU) Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Pengesahan UU Jaminan Produk Halal (JPH). Pengesahan UU ini sangat bermanfaat untuk menjamin hak konsumen memperoleh daging hewan yang sehat terlindungi, dan UU JPH menjamin kehalalan produk pangan yang dikonsumsi umat Islam yang jumlahnya mencapai lebih dari 80% populasi orang Indonesia.
Ledia mengungkapkan, ada sebagian kalangan yang mengatakan bahwa UU JPH ini mempersulit sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk bersaing dan berkembang. “Padahal sebaliknya, UU ini berusaha memacu para pengusaha UMKM untuk meningkatkan kualitas produknya. Kehadiran mereka tetap diprioritaskan dengan bantuan dari APBN atau APBD. Sedangkan dari segi impor, bagi barang yang datang dari luar negeri, sudah ada MoU dengan Indonesia, namun tidak ada label halal-nya, maka harus diperiksa kembali,” jelas mantan Ketua Bidang Perempuan DPP PKS ini.
Tidak hanya hak umat memperoleh produk halal, masih banyak produk legislatif lain yang berhasil disahkan dari hasil kerja keras para kader PKS di parlemen. Seperti telah disahkannya UU Pengelolaan Keuangan Haji dan UU Perlindungan Anak Hasil Revisi.
Itu, ujar Ledia, merupakan hasil perjuangan rekan-rekan di Komisi VIII saja. “Selain saya ada pula Raihan Iskandar (dapil Aceh), Mustafa Kamal (dapil Sumsel), Ade Barkah (dapil Jabar) dan Abdul Azis Suseno (dapil Jawa Timur). Sedangkan di komisi lain juga banyak pencapaiannya. Meskipun saya tidak hafal satu per satu, namun kami selalu jelas memihak kepentingan uamt dan bangsa. Prinsip ini terus kami pegang sehingga selalu bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas,” ungkap anggota perempuan satu-satunya kini di FPKS DPR.

Berkaitan dengan harapan yang ingin dicapai pada tahun selanjutnya, Ledia mengusulkan suatu inovasi berupa pembentukan badan khusus yang dapat mempermudah implementasi kebijakan di seluruh Indonesia. Usulan ini dilatarbelakangi belum adanya sinergisitas antara pusat dengan daerah. Ketika pusat mengesahkan suatu kebijakan, belum tentu diturunkan dalam peraturan yang tepat oleh pemerintah di daerah.

Ia menyontohkan UU Perlindungan Anak yang revisinya telah disahkan pada periode lalu harus diturunkan dalam bentuk perda atau peraturan lain yang lebih teknis di daerah. Hal ini menurutnya penting agar tercapai target perlindungan anak seluruh Indonesia. Sedangkan untuk saat ini belum ada sinergisitas yang diharapkan tersebut. “Saya berharap di tahun mendatang, partai - bisa dalam bentuk kerja sama antara DPP dengan fraksi - membentuk suatu badan khusus yang dapat membantu mengaitkan kebijakan di pusat dengan daerah. Hal ini penting untuk memastikan cita-cita masyarakat adil dan sejahtera benar-benar tercapai,” tutupnya.

Refleksi Tahun Baru Hijriyah (1): Tahun Penuh Tantangan untuk Membela Kepentingan Umat



Jakarta (25/10) – Kalender Islam kembali mengalami pergantian tahun. 1 Muharam 1436 Hijriyah bertepatan dengan Sabtu, 25 Oktober 2014. Umat Islam merayakannya dalam berbagai kegiatan. Salah satunya bermuhasabah atau mengevaluasi diri, tidak hanya evaluasi pencapaian selama setahun yang lalu, tetapi juga menetapkan harapan pada tahun yang baru.

Bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), satu muharam merupakan momen para kader dan simpatisan melakukan refleksi. Tidak hanya evaluasi kekurangan, tantangan dan pencapaian, tetapi juga menetapkan target-target demi peningkatan kualitas pelayanan umat. Terlebih khusus perjuangan para kader PKS di lembaga legislatif.

Selama tahun 1435 Hijriyah Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) menghadapi beragam tantangan dalam usaha memperjuangkan kepentingan umat. Sebagaimana disampaikan oleh Ledia Hanifah Amalia, Jumat (24/10), bahwa selama memasuki akhir masa jabatan 2009-2014, banyak proses perumusan Rancangan Undang Undang (RUU) jalan di tempat karena sulitnya rapat pembahasan mencapai kuorum atau ambang batas jumlah anggota yang hadir untuk sebuah pembahasan.

“Tahun 2013 merupakan masa-masa terakhir anggota dewan menjabat. Pada umumnya anggota sibuk dengan persiapan pemilu. Ini yang menjadi problem karena banyak anggota yang sudah ke daerah, dapil (daerah pemilihan –red) dan sebagainya. Kursi pun banyak yang kosong ketika rapat. Seringkali PKS lagi yang memenuhi. Tapi kan kebutuhannya kuorum untuk menyepakati suatu kebijakan,” jelas Ledia yang kini terpilih kembali dari dapil 1 Jawa Barat (Kota Bandung dan Cimahi).

Ledia mengatakan bahwa di satu sisi kader-kader PKS di DPR selalu berusaha menyelesaikan amanah pembuatan kebijakan untuk kepentingan umat. Di sisi lain, amanah tersebut terhambat lantaran di setiap rapat anggota dewan, seringkali tidak mencapai kuorum. Bagi kader PKS di Senayan, situasi tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi, sekaligus menguji kemampuan lobi.

“Nah, disini (proses lobi) yang dibutuhkan adalah hubungan baik. Dimana kami harus sering dan pandai melakukan lobi untuk mengajak rekan-rekan yang lain hadir rapat meski sebentar. Disinilah yang perlu effort tinggi dalam perjuangan di legislatif,” katanya.

Tidak hanya tantangan dari segi teknis, para kader PKS juga menghadapi tantangan dari segi substansi. Hal ini disebabkan pembuatan kebijakan tidak akan pernah lepas dari akomodasi kepentingan masyarakat. Tantangannya, kepentingan masyarakat Indonesia itu beragam.

“Kesulitan dalam penyusunan kebijakan adalah ketika semua pihak ingin diakomodasi. Sulit bagi kita kalau hanya melihat pertimbangan mayor dan minor. Faktor ini pula yang menjadi tantangan bagi teman-teman di legislatif,” ujar satu-satunya Srikandi PKS di Senayan ini.

Meskipun menghadapi beragam tantangan, Ledia Hanifa menyatakan PKS berhasil mengawal sejumlah kebijakan yang berpihak pada kepentingan umat. Misalnya, soal hak umat Islam memperoleh produk halal.

Fahri Hamzah : KMP Seimbangkan Negara

Bandar Lampung (11/10) - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyebutkan bahwa komposisi negara akan menjadi seimbang manakala ada check and balance yang dilakukan legislatif terhadap kinerja eksekutif. Inilah yang kemudian dilakukan Koalisi Merah Putih (KMP) terhadap kinerja eksekutif yang kedepan akan dikomandani oleh Presiden Joko Widodo.
Menurut Fahri, keinginan KMP bukan politik balas dendam seperti yang selama ini diisukan beberapa kalangan, akan tetapi fungsi KMP di parlemen adalah menyajikan nuansa politik yang dinamis, sehingga ini akan membantu proses berjalannya pembangunan yang dilakukan pemerintah.
“Dengan adanya pimpinan dari oposisi yang menguasai MPR dan DPR, kinerja dan pengawasan terhadap eksekutif dalam hal ini Presiden, menjadi terkontrol dengan baik, sehingga fungsi pengawasan ini benar-benar terasa,” kata Fahri saat menjadi pembicara di acara PR Summit PKS, di Gedung Gubernuran Mahan Agung, Bandar Lampung, Jumat (10/10) malam.
Sementara, menyikapi isu yang beberapa waktu ini terus berkembang seputar keberlanjutan KMP kedepan, Fahri menyatakan bahwa KMP akan terus solid, karena koalisi yang dibangun dengan beberapa partai tersebut merupakan koalisi ideologis atas dasar kesepahaman membangun Indonesia.
“Kita setiap pekan berkumpul, sebelumnya koalisi ini kita sepakati diawal, lalu kita berdiskusi terkait perkembangan peristiwa terkini dan rencana yang akan dilakukan, sangat dinamis, sehingga ini menjadi kunci kesolidan KMP, termasuk saat peristiwa terbaru penentuan pimpinan MPR kemarin,” jelas Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) itu.
Lebih lanjut, dengan adanya fungsi keseimbangan di parlemen terhadap eksekutif, Fahri meminta agar Presiden Jokowi, dan beberapa kalangan, untuk tidak perlu menakuti keberadaan fungsi check and balance yang sempurna dalam demokrasi Indonesia.
“Pak Jokowi fokus saja mengurusi negara dengan ide briliannya, kita akan bantu kok jika apa yang dilakukan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, namun jika ada yang menyimpang, kami juga akan mengoreksi,” pungkasnya.
Sumber: www.pksjateng.or.id

Gelar Public Relation Summit 2014, PKS Teguhkan Eksistensinya

Bandar Lampung (10/10) - Bidang Humas Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar konsolidasi pegiat Humas PKS se-Indonesia. Acara yang bertajuk "PR (Publik Relation) Summit PKS 2014" ini dihadiri oleh para Ketua Bidang (Kabid) Humas Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS dan komunitas relawan Humas PKS se-Indonesia.
Kabid Humas DPP PKS, Mardani Ali Sera dalam sambutannya mengatakan kerja humas tak hanya dilakukan menjelang pemilu saja, akan tetapi yang dilakukan adalah kerja terus menerus, berkesinambungan dan menghasilkan manfaat yang banyak.
"Kerja-kerja kita di partai ini merupakan wahana perjuangan, sehingga kami harapkan ciri-ciri jiddiyah (kesungguhan) tentu harus selalu ada," kata Mardani dalam sambutannya di pembukaan PR Summit PKS 2014 di Gedung Gubernuran Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Jumat (10/10). Menurutnya, jika ini dilakukan maka mudah bagi PKS membuka peta jalan kemenangan.
Dalam kesempatan itu, dia mengucapkan terimakasih atas kehadiran para Kabid Humas DPW dan komunitas relawan PKS se-Indonesia. "Sebagai humas, kita harus menata langkah untuk mendukung terwujudnya negeri yang 'baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur'," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPW PKS Lampung Gufron Azis Fuadi menyampaikan terimakasihnya kepada Gubernur Provinsi Lampung Ridho Ficardo yang telah memberikan penyambutan yang baik dan bersedia meminjamkan gedung gubernuran Provinsi Lampung sebagai tempat pembukaan acara PR Summit PKS 2014.
"Terimakasih Pak gubernur yang menyediakan tempat, meskipun beliau tidak hadir tapi diwakili wakil dari staff ahli bidang pemerintahan, pak Syaiful Anwar," ungkap Ghufron.
"Saya sampaikan maaf dan salam dari Pak Gubernur, sekarang Pak Gubernur sedang di luar kota karena sedang ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan," imbuh Syaiful. Acara pembukaan yang berlangsung selepas sholat Isya ini ditandai dengan pemukulan alat musik jimbe oleh Syaiful Anwar.
Turut hadir dalam pembukaan PR Summit PKS 2014 Wakil Sekjen PKS yang juga Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Anggota DPRRI dari Fraksi PKS Abdul Hakim. Direncanakan Sabtu (11/10) pagi Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan akan menjadi narasumber dalam diskusi peran media sosial bagi pejabat publik.
Iy pak, siap
Pada 11 Okt 2014 12:40, "PKS Bali" <info@pksbali.org> menulis:
▼ Sembunyikan kutipan teks
Gelar Public Relation Summit 2014, PKS Teguhkan Eksistensinya
Staf Ahli Gubernur Lampung, Syaiful Anwar Membuka PKS PR Summit di Lampung
Bandar Lampung (10/10) - Bidang Humas Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar konsolidasi pegiat Humas PKS se-Indonesia. Acara yang bertajuk "PR (Publik Relation) Summit PKS 2014" ini dihadiri oleh para Ketua Bidang (Kabid) Humas Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS dan komunitas relawan Humas PKS se-Indonesia.
Kabid Humas DPP PKS, Mardani Ali Sera dalam sambutannya mengatakan kerja humas tak hanya dilakukan menjelang pemilu saja, akan tetapi yang dilakukan adalah kerja terus menerus, berkesinambungan dan menghasilkan manfaat yang banyak.
"Kerja-kerja kita di partai ini merupakan wahana perjuangan, sehingga kami harapkan ciri-ciri jiddiyah (kesungguhan) tentu harus selalu ada," kata Mardani dalam sambutannya di pembukaan PR Summit PKS 2014 di Gedung Gubernuran Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Jumat (10/10). Menurutnya, jika ini dilakukan maka mudah bagi PKS membuka peta jalan kemenangan.
Dalam kesempatan itu, dia mengucapkan terimakasih atas kehadiran para Kabid Humas DPW dan komunitas relawan PKS se-Indonesia. "Sebagai humas, kita harus menata langkah untuk mendukung terwujudnya negeri yang 'baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur'," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPW PKS Lampung Gufron Azis Fuadi menyampaikan terimakasihnya kepada Gubernur Provinsi Lampung Ridho Ficardo yang telah memberikan penyambutan yang baik dan bersedia meminjamkan gedung gubernuran Provinsi Lampung sebagai tempat pembukaan acara PR Summit PKS 2014.
"Terimakasih Pak gubernur yang menyediakan tempat, meskipun beliau tidak hadir tapi diwakili wakil dari staff ahli bidang pemerintahan, pak Syaiful Anwar," ungkap Ghufron.
"Saya sampaikan maaf dan salam dari Pak Gubernur, sekarang Pak Gubernur sedang di luar kota karena sedang ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan," imbuh Syaiful. Acara pembukaan yang berlangsung selepas sholat Isya ini ditandai dengan pemukulan alat musik jimbe oleh Syaiful Anwar.
Turut hadir dalam pembukaan PR Summit PKS 2014 Wakil Sekjen PKS yang juga Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Anggota DPRRI dari Fraksi PKS Abdul Hakim. Direncanakan Sabtu (11/10) pagi Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan akan menjadi narasumber dalam diskusi peran media sosial bagi pejabat publik. 

Enam Anggota DPRD Asal PKS Dilantik di Bali, Bukti PKS Semakin Dipercaya



Denpasar -  Pengucapan Sumpah dan janji anggota DPRD Kota Denpasar periode 2014-2019 dilaksanaan hari ini, Selasa (19/8/2014) dalam  Rapat Paripurna Istimewa di gedung DPRD Kota Denpasar pukul 10.00 WITA. Sebanyak 45  Wakil rakyat dilantik untuk mengemban amanah warga kota Denpasar, tiga diantaranya adalah dari PKS, yaitu Hilmun Nabi',  Nuh Fattah, dan Umat Dani.
Sementara itu, di Karangasem, Marjuhin, Ketua DPD PKS Karangasem kembali dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Karangasem pada Kamis (15/8/2014). Sedangkan di Jembrana, ada dua kader PKS yang dilantik yaitu Haryono dan Mahmudi Shodikun pada Rabu (13/8/2014). Pada periode sebelumnya jumlah anggota DPRD dari PKS hanya  empat, sekarang bertambah menjadi  enam.
Hilmun Nabi' yang merupakan anggota legislatif  incumbent  mengatakan “Kami berterimakasih atas kepercayaan warga Denpasar yang telah kembali mempercayakan suara rakyat kepada kami.  Hal ini membuat kami semakin yakin bahwa ini adalah bukti kinerja PKS  semakin dipercaya masyarakat di Bali.”
“Dengan segala keterbatasan,  kami mohon doa dan supportnya agar kedepan kami bisa lebih baik, amanah dan bermanfaat bagi masyarakat denpasar. Terima kasih kpd masyarakat yg telah mempercayakan amanahnya kepada PKS” tambah Hilmun yang juga ketua DPD PKS Kota Denpasar saat setelah dilantik . (fat)

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-69


 
Manage by : Admin PKS Bali Copyright © 2013. Website Resmi PKS Bali - All Rights Reserved
Supported by Tepat Media Proudly powered by Blogger